-->

Headlines

Pilihan Editor

Bicara Nasional

Bicara Ekonomi

Bicara Hukum

01/03/2021

Prajurit Yonif 5 Brigif 2 Marinir Pasmar 2 Operasi Yustisi di Jombang


Bicaraindonesia.id - Prajurit Yonif 5 Brigif 2 Marinir Pasmar 2 yang tergabung dalam Bawah Kendali Operasi (BKO) pengamanan Covid-19 di Koramil 0814/13 Peterongan, Jombang mengikuti pelaksanaan operasi Yustisi di Pasar Peterongan, Kecamatan Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, Senin (01/03/2021).

Operasi Yustisi secara gabungan bersama personel Koramil Mojoagung, Polsek Mojoagung, Satpol PP, hingga organisasi masyarakat tersebut, merupakan salah satu bentuk penerapan adaptasi kebiasaan baru dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Dalam operasi ini, masyarakat yang tidak memakai masker akan diingatkan, ditindak dan diberi sosialisasi tentang penyebaran Covid-19 agar lebih disiplin terhadap protokol kesehatan.

Komandan Batalyon Infanteri 5 Marinir Letkol Marinir Supriyadi, M Tr. Hanla mengharapkan kepada seluruh prajurit agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Selain itu, seluruh prajurit juga diharapkan dapat mempelajari situasi dan kondisi karakter serta budaya masyarakat, membangun solidaritas dan kerjasama yang baik sesama aparatur pemerintah.

“Dalam melaksanakan tugas tetap utamakan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 selalu gunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan,” pesan dia. (Dispen Kormar / B1)


KPK Serahkan Barang Rampasan Senilai Rp55 Miliar kepada TNI AL


Bicaraindonesia.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset berupa tanah serta bangunan di atasnya senilai Rp55.823.297.000 kepada TNI Angkatan Laut melalui Kementerian Pertahanan. Serah terima aset ini dilakukan di atas KRI Dewaruci pada Selasa, (23/2/2021) lalu.

Dalam siaran pers resminya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, serah terima aset ini dilakukan sebagai bentuk pengelolaan barang rampasan negara yang KPK peroleh dari hasil penindakan tindak pidana korupsi. Ia menyebut, KPK selalu berkomitmen dalam pengelolaan aset rampasan negara.

“Hal ini dilakukan supaya seluruh aset yang ada bisa dimanfaatkan oleh negara, untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Dalam hal ini, TNI Angkatan Laut sebagai salah satu penjaga kedaulatan negara,” kata Firli dalam pembukaan acara serah terima aset.

Penyerahan aset ini disambut baik oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono. Ia mengatakan bahwa aset TNI Angkatan Laut di daratan sangat minim. Sehingga aset yang diberikan kali ini akan sangat berguna untuk lembaganya.

Aset yang diterima oleh TNI AL adalah barang rampasan negara yang berasal dari perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Terpidana berisinial FA.

Tanah yang terdapat bangunan di atasnya ini terletak di Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Luas tanahnya mencapai 2.100 meter persegi dengan bangunan seluas 2.400 meter persegi di atasnya.

Acara serah terima aset ini juga dihadiri oleh Komisioner KPK Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Ghufron. Dari Kementerian Keuangan hadir Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Purnama T. Sianturi. Sementara dari Kementerian Pertahanan hadir Kepala Badan Sarana Pertahanan Marsda TNI Yusuf Jauhari. (A1)


28/02/2021

Pemkot Surabaya Terima Bantuan Masker dan Hand Sanitizer dari Kemensos


Bicaraindonesia.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima bantuan dari Kementerian Sosial (Mensos) Republik Indonesia (RI). Bantuan tersebut diserahkan langsung Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Halaman Balai Kota, Minggu (28/2/2021).

Puluhan kardus bantuan ini berisi hand sanitizer dan masker. Rinciannya yakni sebanyak 448 karton dengan total 10.752 botol hand sanitizer. Sedangkan masker medis, berjumlah 25 karton dengan total 50 ribu pcs.

Wali Kota Surabaya  Eri Cahyadi mengatakan, bantuan dari Kemensos ini akan diinput dengan data Surabaya Peduli Bencana dan Peduli Covid-19 milik Pemkot Surabaya. Nantinya, puluhan ribu hand sanitizer dan masker medis tersebut akan didistribusikan kepada tenaga kesehatan (nakes) yang ada di Kota Pahlawan.

“Apabila kebutuhan nakes sudah mencukupi, maka akan kita bagikan kepada warga,” kata Wali Kota Eri.

Orang nomor satu di Kota Pahlawan ini menjelaskan, untuk saat ini salah satu fokus tujuannya adalah dapat menyelesaikan persoalan pandemi Covid-19. Meski menurutnya, hingga detik ini beberapa kelurahan sudah zona hijau atau nol kasus.

“Tinggal beberapa titik kelurahan yang belum hijau kita arahkan ke sana. Sambil pencegahan yang kita lakukan supaya yang hijau tidak bergerak naik. Lalu yang zona oranye bergerak hijau kita akan fokus ke sana,” tegas dia.

Sementara itu, Mensos Risma menambahkan, sebenarnya bantuan itu merupakan bantuan dari warga yang belum sempat diberikan kepada Pemkot Surabaya.

“Kita baru sempat serahkan hari ini karena beberapa minggu lalu harus berkeliling mulai berbagai kota yang ada di Indonesia,” pungkasnya. (A1)


27/02/2021

Inilah Tampilan Baru Penjagaan Brigade Infanteri 2 Marinir Pasmar 2


Bicaraindonesia.id - Komandan Brigade Infanteri 2 Marinir Pasmar 2, Kolonel Marinir Rudi Harto Marpaung, merubah penampilan Pos Penjagaan  pintu masuk Kesatrian R. Suhadi Mako Brigif 2 Marinir Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (26/02/2021).

Perubahan wajah baru ini merupakan prakarsa dari Danbrigif 2 Mar yang dilaksanakan oleh prajurit Brigif 2 Mar kurang lebih selama satu bulan.

Pintu gerbang masuk ke Mako Brigif 2 Marinir tersebut terdapat perubahan setelah sebelumnya dibuatnya benteng pertahanan di kanan kiri penjagaan dan dipasang tulisan  ‘MARINIR’ yang berada di samping Pos Penjagaan.

Kini tampilan Penjagaan Brigif 2 Marinir bertambah ‘Gahar’ setelah dipasang tulisan ‘INFANTERI’ yang berada persis di depan gedung Penjagaan.

Komandan Brigif 2 Mar, Kolonel Marinir Rudi Harto Marpaung menjelaskan, bahwa saat awal menjabat, pintu masuk ke Mako Brigif 2 Marinir belum ada perubahan sejak Mako Brigif 2 Marinir didirikan. Sehingga perlu di-upgrade sesuai dengan design kekinian yang modern.

Menurutnya, perubahan pintu gerbang masuk ke Mako Brigif 2 Marinir tersebut merupakan salah satu cara menunjukkan bahwa keberadaan prajurit petarung Brigif 2 Marinir.

"Pintu gerbang masuk merupakan wajah dan cermin isi dari Kesatrian, dengan merubah tampilan wajah akan menunjukan jati diri prajurit Korps Marinir yang senantiasa Loyal, Profesional dan Militan serta selalu siap melaksanakan panggilan tugas Ibu Pertiwi," kata Komandan Brigif 2 Mar dalam keterangan resmi tertulis. (Dispen Kormar / A1)

23/02/2021

Kapolri Terbitkan Surat Edaran Pedoman Penanganan Laporan UU ITE


Bicaraindonesia.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif.

Surat Edaran bernomor SE/2/11/2021 tersebut, ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Jumat, 19 Februari 2021.

Dalam Surat Edaran tersebut, Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

"Maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," kata Kapolri dalam Surat Edaran tertanggal 19 Februari 2021 tersebut.

Dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud, Jenderal Bintang Empat ini menyebut, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif. Sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Penyidik Polri pun diminta menjadikan pedoman beberapa hal. Di antaranya, mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya.

Kemudian memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat.

"Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber," tegas mantan Kabareskrim Polri itu.

Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil.

Maka sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) serta memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.

"Melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada," tutur Kapolri.

Berikutnya, Kapolri mengatakan, penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.

"Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali," tutur Jenderal Pol Listyo Sigit.

Selanjutnya, penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan. Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

"Surat Edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri," pungkasnya. (Tribata / A1)


Bicara Jatim

Bicara Hankam

Bicara Edunesia

Bicara Lifestyle

Bicara Lingkungan

© Copyright 2021 Bicaraindonesia.id | All Right Reserved