-->

01/03/2021

KPK Serahkan Barang Rampasan Senilai Rp55 Miliar kepada TNI AL


Bicaraindonesia.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset berupa tanah serta bangunan di atasnya senilai Rp55.823.297.000 kepada TNI Angkatan Laut melalui Kementerian Pertahanan. Serah terima aset ini dilakukan di atas KRI Dewaruci pada Selasa, (23/2/2021) lalu.

Dalam siaran pers resminya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, serah terima aset ini dilakukan sebagai bentuk pengelolaan barang rampasan negara yang KPK peroleh dari hasil penindakan tindak pidana korupsi. Ia menyebut, KPK selalu berkomitmen dalam pengelolaan aset rampasan negara.

“Hal ini dilakukan supaya seluruh aset yang ada bisa dimanfaatkan oleh negara, untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Dalam hal ini, TNI Angkatan Laut sebagai salah satu penjaga kedaulatan negara,” kata Firli dalam pembukaan acara serah terima aset.

Penyerahan aset ini disambut baik oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono. Ia mengatakan bahwa aset TNI Angkatan Laut di daratan sangat minim. Sehingga aset yang diberikan kali ini akan sangat berguna untuk lembaganya.

Aset yang diterima oleh TNI AL adalah barang rampasan negara yang berasal dari perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Terpidana berisinial FA.

Tanah yang terdapat bangunan di atasnya ini terletak di Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Luas tanahnya mencapai 2.100 meter persegi dengan bangunan seluas 2.400 meter persegi di atasnya.

Acara serah terima aset ini juga dihadiri oleh Komisioner KPK Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Ghufron. Dari Kementerian Keuangan hadir Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Purnama T. Sianturi. Sementara dari Kementerian Pertahanan hadir Kepala Badan Sarana Pertahanan Marsda TNI Yusuf Jauhari. (A1)


23/02/2021

Kapolri Terbitkan Surat Edaran Pedoman Penanganan Laporan UU ITE


Bicaraindonesia.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif.

Surat Edaran bernomor SE/2/11/2021 tersebut, ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Jumat, 19 Februari 2021.

Dalam Surat Edaran tersebut, Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

"Maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," kata Kapolri dalam Surat Edaran tertanggal 19 Februari 2021 tersebut.

Dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud, Jenderal Bintang Empat ini menyebut, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif. Sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Penyidik Polri pun diminta menjadikan pedoman beberapa hal. Di antaranya, mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya.

Kemudian memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat.

"Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber," tegas mantan Kabareskrim Polri itu.

Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil.

Maka sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) serta memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.

"Melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada," tutur Kapolri.

Berikutnya, Kapolri mengatakan, penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.

"Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali," tutur Jenderal Pol Listyo Sigit.

Selanjutnya, penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan. Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

"Surat Edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri," pungkasnya. (Tribata / A1)


Miris! Pasangan di Bawah Umur Ini Jadi Pelaku Curanmor


Bicaraindonesia.id - Sepasang kekasih di bawah umur yang tinggal sekamar kosan ini kerap kali melakukan aksi pencurian motor. Tak tanggung-tanggung, kepolisian mencatat, pasangan ini sudah tujuh kali melakukan aksi kejahatan tersebut.

"Penangkapan pelaku pencurian, pelakunya DR (17) dan IGD (16), mereka ini sepasang kekasih, melakukan pencurian kendaraan bermotor di beberapa TKP. Di antaranya di wilayah Polrestabes Surabaya dan KP3 (Polres Tanjung Perak)," kata Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Oki Ahadian di Mapolrestabes Surabaya, Senin (22/2/2021).

Modusnya, keduanya putar-putar mencari target kendaraannya. Nah, ketika sudah ada target, dari salah satu pelaku ini turun menggunakan kunci T dan membuka paksa kunci motor.

"Mereka otodidak, masih di bawah umur, sepasang kekasih melakukan pencurian motor bersama-sama. Si cowok yang melakukan eksekusi dan si cewek mengalihkan perhatian," ungkap AKBP Oki.

Sementara untuk lokasi target dan waktunya, AKBP Oki menyebut, pasangan ini melakukannya dengan acak. Bahkan keduanya sudah mencuri motor sebanyak tujuh kali.

"(Hasil pencurian, red) Untuk keperluan sehari-hari. Ada 7 kali mereka mencuri, hasilnya mereka bawa ke Madura. Sasarannya dimana aja. Untuk waktu mereka melakukannya acak, dan eksekutornya si cowok, si cewek pengalihan aja," terang AKBP Oki.

Menurut dugaan, pasangan ini juga melakukan kumpul kebo. Pasalnya, sat ditangkap keduanya tinggal dalam satu kamar kos. "Waktu ditangkap keduanya tinggal satu kamar," pungkasnya. 

Dalam kasus ini, keduanya dikenakan Pasal 363, yakni pencurian yang dilakukan lebih dari orang atau bersekutu, dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun. (DAP / B1)


22/02/2021

TNI Siap Kerahkan Tiga Matra Dukung BNN Perangi Narkoba

Foto: Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat menerima kunjungan kerja Kepala BNN di Subden Mabes TNI Jakarta Pusat (dok. BNN)


Bicaraindonesia.id - Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, menyatakan komitmen dan dukungan penuhnya terhadap upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) memerangi narkoba (War On Drugs).

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI, saat menerima kunjungan kerja Kepala BNN Petrus Reinhard Golose, dalam rangka memperkuat sinergitas antara BNN dengan TNI, di Subden Mabes TNI, Jl. Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Rabu (10/2/2021) lalu.

“TNI memiliki infrastruktur baik darat, laut, maupun udara. Dan semua bisa dikerahkan apabila BNN membutuhkan dalam rangka mendukung kegiatan operasi memerangi narkoba. TNI siap untuk mendukung BNN," kata Panglima TNI seperti dilansir dalam kanal youtube @humasnewsbnn, Sabtu (13/2/2021).

Dalam kunjungannya ini, Kepala BNN Petrus Reinhard Golose, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen TNI dalam mendukung BNN. Khususnya program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

"Semoga apa yang menjadi cita-cita dari BNN, yaitu Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) dengan bantuan TNI dapat terlaksana," kata Kepala BNN.

Sementara itu, dalam laporan resminya, baru-baru ini Tim BNN RI kembali membuat gebrakan dengan membekuk jaringan sindikat narkotika yang beroperasi di Palembang, Medan, dan Jakarta.

Tidak tanggung-tanggung, barang bukti yang disita dari empat kasus ini sangat fantastis, yaitu sabu seberat 466,19 kilogram. (A1)



18/02/2021

Polda Jatim Bongkar Peredaran Sabu-sabu Seberat 6 Kg

Bicaraindonesia.id - Ditresnarkoba Polda Jatim berhasil membongkar peredaran Narkoba jenis sabu-sabu di Kota Surabaya. Tersangka diringkus pada Selasa (16/2/2021), di Kupang Gunung Timur, Surabaya, sekira pukul 16.00 WIB.

Penangkapan kurir sabu ini berkat informasi dari masyarakat, bahwa ada transaksi narkotika di wilayah Putat Jaya.

Kurir sabu yang diringkus yakni, IS alias J (35) warga Kupang Gunung Jaya, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan 22,81 gram sabu.

Modusnya, tersangka IS alias J ini membeli sabu dari seseorang yang ada di Porong inisial HRS, yang saat ini masih menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO).

Rencananya, sabu seberat 22,81 gram oleh tersangka akan dijual dengan dijadikan paketan kecil.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengatakan, ungkap kasus peredaran narkotika ini merupakan hasil kerjasama Ditresnarkoba Polda Jatim dengan Polres Mojokerto Kabupaten.

"Anggota Ditresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi sabu di Putat Jaya. Anggota melakukan penyelidikan hingga melakukan penangkapan terhadap tersangka IS," kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, saat menggelar konferensi pers di Mapolda Jatim, Kamis (18/2/2021) siang.

Dari hasil penangkapan terhadap IS, petugas kemudian mengembangkan kasus ini dan kembali mengamankan tersangka lainnya.

"Anggota terus kembangkan hasil ungkap tersangka utama dan akhirnya kembali meringkus tersangka lain di Sidoarjo," ungkap Kabid Humas.

Dari hasil pengembangan yang dilakukan, polisi akhirnya kembali meringkus satu tersangka lain yakni, ES (27) warga Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Surabaya.

Tersangka ES merupakan anak buah dari HRS yang saat ini menjadi DPO polisi. ES sendiri diringkus di rumah kontrakannya yang berada di Jalan Raya Suko Legok, Desa Legok Suko, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo.

"Tersangka ES ini diringkus di Sukodono, Sidoarjo. Dia diringkus saat berada di dalam rumah kontrakannya. Dari tangan tersangka, anggota mengamankan sabu seberat 5 kilogram yang dibungkus menggunakan teh cina," jelasnya.

Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan lima bungkus sabu yang dikemas dengan teh cina dengan berat 5,521 gram serta tujuh bungkus plastik klip berisi narkoba dengan berat 455 gram.

Berdasarkan interogasi polisi terhadap tersangka ES, sabu yang dia kuasai adalah milik RMB yang kini menjadi DPO. Selain RMB, satu orang lain yang juga menjadi DPO yakni SNY.

Tersangka ES sendiri mengaku sudah dua kali menerima sabu dari RMB untuk diedarkan. Jika berhasil, tersangka ES akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 50 juta.

"Kini anggota juga masih memburu dua tersangka lain yang diduga menjadi bandar besar sabu," pungkasnya.

Dari perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau seumur hidup. (Hd1 / A1)


Kapolri Instruksikan Seluruh Jajaran Agar Usut Tuntas Kasus Mafia Tanah

Bicaraindonesia.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar tidak ragu mengusut tuntas kasus tindak pidana mafia tanah di seluruh Indonesia.

Upaya tegas ini sejalan dengan instruksi dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang fokus untuk memberantas adanya praktik tindak pidana mafia tanah di Indonesia.

"Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian khusus Bapak Presiden, dan saya diperintahkan Bapak Presiden untuk usut tuntas masalah mafia tanah," kata Kapolri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (18/2/21).

Karena itu, Kapolri menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk bekerja secara maksimal dalam melakukan proses hukum terkait dengan pidana mafia tanah.

Sebagai aparat penegak hukum, mantan Kabareskrim Polri ini menyebut, Polisi harus menjalankan tugasnya untuk membela hak yang dimiliki masyarakat.

"Saya perintahkan untuk seluruh anggota di seluruh jajaran untuk tidak ragu-ragu dan usut tuntas masalah mafia tanah, kembalikan hak masyarakat, bela hak rakyat tegakkan hukum secara tegas," tegas dia.

Di sisi lain, Kapolri juga menegaskan kepada jajarannya untuk menindak siapapun yang membekingi ataupun aktor intelektual di balik sindikat mafia tanah tersebut.

"Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian Bapak Presiden, saya minta untuk jajaran tidak perlu ragu proses tuntas, siapapun 'bekingnya'," jelas mantan Kadiv Propam Polri itu.

Kapolri menjelaskan, pemberangusan mafia tanah merupakan bagian dari program Presisi atau pemolisian prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

"Sebagaimana program Presisi, proses penegakan hukum harus diusut tuntas tanpa pandang bulu," tegas Jenderal Bintang Empat itu.

Terkait dengan kasus mafia tanah, pada tahun 2020, Bareskrim Polri melalui Satgas Mafia Tanah, tercatat melakukan proses penyidikan sebanyak 37 perkara. Sementara itu delapan dalam proses penyelidikan.

Dari penyidikan itu, 12 di antaranya sudah dilakukan pelimpahan tahap II, enam perkara dinyatakan lengkap atau P21 dan 4 di antaranya proses P19 serta tiga kasus SP3. (Tribata / A1)


17/02/2021

Baintelkam Polri Ungkap Dugaan Penyelewengan Anggaran Otsus Papua

Bicaraindonesia.id - Polri mengungkapkan adanya dugaan penyelewengan terkait pengelolaan dana anggaran otonomi khusus atau Otsus Papua. Bahkan, nilai uang terkait dugaan adanya penyelewengan dana Otsus Papua itu salah satunya disebut mencapai angka triliunan.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Biro Analis Badan Intelijen dan Keamanan (Karoanalis Baintelkam) Polri Brigjen Pol Achmad Kartiko, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2021 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (17/2/2021). 

Padahal, kata Karoanalis Baintelkam, anggaran Otsus ratusan triliun itu telah digelontorkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan ketimpangan dan konflik yang ada di tanah Papua dan Papua Barat.

"Sudah Rp93 triliun dana digelontorkan untuk Papua dan Rp33 triliun untuk Papua Barat. Namun ada permasalahan penyimpangan anggaran," kata Karoanalis Baintelkam dalam keterangan resminya.

Selain itu, dia menyebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan adanya dugaan pemborosan serta ketidakefektifan dalam penggunaan dana Otsus Papua.

Kemudian, ada pula dugaan penggelembungan harga atau markup berkaitan dengan pengadaan sejumlah fasum atau fasilitas umum di wilayah Papua yang menggunakan anggaran Otsus.

"Kemudian pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp9,67 miliar. Ditemukan penyelewengan dana sebesar lebih dari Rp1,8 triliun," ungkap Karoanalis Baintelkam. 

Dana Otsus Papua diketahui memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua serta mengurangi kesenjangan antar wilayah, antar kota dan antar kampung. Hal itu sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. (Tribata / A1)

Polres Sleman dan Kulonprogo Raih Penghargaan Pelayanan Prima

Bicaraindonesia.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada 12 Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Polri yang mendapat kategori Pelayanan Prima dengan "Predikat A". Predikat ini berdasarkan hasil evaluasi Pelayanan Publik Polri tahun 2020.

Hal tersebut diungkapkan Kapolri pada saat rapim Polri yang digelar secara Daring atau Virtual Meeting dan dipusatkan dari ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri, (16/2/2021). Rapim Polri yang diikuti oleh para pejabat utama Mabes Polri tersebut juga diikuti oleh para Kapolda dan para kapolres Jajaran.

Adapun 12 Satker Polri yang mendapat kategori Pelayanan Prima (Predikat A) yaitu Polresta Pekanbaru, Polresta Palembang, Polrestabes Bandung, Polresta Cirebon, Polres Malang, Polrestabes Surabaya, Polresta Sidoarjo, Polres Gresik, Polres Malang Kota, Polres Banyuwangi, Polres Kulonprogo dan Polres Sleman.

"Semoga dengan pencapaian tersebut dapat semakin ditingkatkan kedepannya Dan saya harap dalam kurun waktu 100 hari ke depan ada Satuan Wilayah (Satwil) atau Satuan Kerja (Satker) lain secara bergantian mendapatkan penilaian yang sama," kata Kapolri dalam keterangan resminya.

Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) juga memberikan penghargaan kepada 40 Polres/Polresta/Polrestabes/Metro dengan memberikan Predikat Sangat Baik (A-). Dari 40 Satker ini. Polresta Yogyakarta dan Polres Gunungkidul mendapat predikat tersebut.

Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Yuliyanto menjelaskan, dari 500-an Polres/Polresta yang ada di seluruh Indonesia, empat Polres di wilayah Polda DIY meraih penghargaan.

"Polres Sleman dibawah pimpinan AKBP Anton Firmanto dan Polres Kulonprogo dibawah pimpinan AKBP Tartono mendapat kategori Pelayanan Prima [predikat A], sedangkan Polresta Yogyakarta dibawah pimpinan Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro dan Polres Gunungkidul dibawah pimpinan AKBP Agus Setiawan mendapat kategori Sangat Baik [A-]," jelasnya.

Meski demikian, Kombes Pol Yuliyanto berharap, bahwa penghargaan ini bukan sebagai akhir dari pelayanan. "Kami tentu akan terus menerus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujar Kabid Humas. (Tribata / B1)


© Copyright 2021 Bicaraindonesia.id | All Right Reserved