-->

23/02/2021

HPSN 2021, Pemkot Surabaya Terima Penghargaan dari Kementerian LHK


Bicaraindonesia.id - Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) diperingati pada 21 Februari tiap tahunnya. Selama 5 tahun terakhir, HPSN menjadi momentum untuk membangun kesadaran publik dalam upaya-upaya pengurangan dan penanganan sampah.

Di Kota Surabaya sendiri, upaya pengurangan sampah dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Artinya, penanganan dilakukan dimulai dari tingkat rumah tangga, kelurahan, TPS (Tempat Pembuangan Sampah) hingga TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Upaya tersebut ternyata membuahkan hasil yang sangat signifikan. Jika pada tahun 2018-2019 jumlah volume sampah mencapai 1600 - 1700 ton per hari, saat ini volume sampah yang masuk ke TPA mencapai 1500 ton per hari. Angka 1500 ton per hari ini merupakan jumlah total volume sampah yang dihasilkan baik dari swasta maupun pemerintah.

Atas berbagai upaya pengurangan volume sampah ini, Pemkot Surabaya pun diganjar Penghargaan Kinerja Pengurangan Sampah dan menerima Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Penghargaan ini diterima Pelaksana Harian (Plh), Wali Kota Surabaya, Hendro Gunawan, saat mengikuti rangkaian acara Puncak Peringatan HPSN 2021 melalui virtual di ruang kerja Sekretariat Daerah, Balai Kota Surabaya, Senin (22/2/2021). "Terima kasih penghargaannya Ibu Menteri," kata Hendro.

Bagi dia, penghargaan ini akan menjadi penyemangat jajaran Pemkot Surabaya untuk terus berupaya lebih baik lagi terutama dalam hal penanganan dan pengelolaan sampah. Selain itu, penghargaan ini diharapkan pula dapat mendorong masyarakat agar semakin peduli terhadap upaya pengurangan sampah. "Semoga ini menjadi penyemangat Kota Pahlawan untuk lebih baik lagi," ujar Hendro.

Dalam kesempatan itu, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dalam sambutannya mengatakan, bahwa HPSN ini diharapkan dapat menjadi platform untuk memperkuat posisi sektor pengelolaan sampah sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Selain itu, HPSN ini juga sekaligus sebagai pertunjukkan salah satu prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan.

"Yaitu sampah menjadi sumbernya melalui pelaksanaan ekonomi sirkular. Dan sampah menjadi sumber energi alternatif," kata Menteri LHK.

Namun, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, maka volume sampah juga akan ikut naik. Karenanya, berbagai langkah dan strategi harus dilakukan Pemkot Surabaya agar dapat menekan jumlah volume sampah dengan cara memanfaatkannya sebaik mungkin.

"Mulai dari sampah rumah tangga harus terpisah, kemudian pengelolaan sampah organik dengan pengembangbiakan Magot (Larva). Hingga pemanfaatan sampah daun menjadi kompos yang dipergunakan untuk perawatan taman-taman kota," kata Plt Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya, Anna Fajriatin.

Dengan menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), pemkot terus berupaya mengurangi jumlah volume sampah yang akan dibuang ke TPA. Bahkan, beberapa program yang sudah dijalankan pemkot seperti Green and Clean, Merdeka dari Sampah, Rumah Kompos hingga Bank Sampah telah berhasil mengurangi jumlah volume sampah di TPA.

Tak hanya itu, untuk mengurangi jumlah tumpukan sampah di TPA, Pemkot Surabaya juga menerapkan teknologi waste to energy, yakni mengolah sampah menjadi sumber energi listrik. 

Hasilnya, saat ini jumlah volume sampah mengalami penurunan dalam setiap harinya. Jika pada tahun 2018-2019, volume sampah yang masuk di TPA sekitar 1.600  1.700 ton per hari, kini sampah yang terkumpul dalam setiap harinya sekitar 1.500 ton. "Tahun lalu itu dari 1.600 ton sekarang tinggal 1.500 ton per hari. Jadi penurunannya itu cukup signifikan," papar dia.

Meski jumlah volume sampah mengalami penurunan, namun Anna menyatakan akan terus berinovasi dan berupaya untuk menekan jumlah sampah dengan berbagai macam pemanfaatan dan inovasi yang ada. Misalnya dengan cara mengolah limbah sampah atau barang bekas yang tidak terpakai menjadi furniture atau perabotan rumah tangga. Seperti kasur, sofa, meja maupun perabotan yang lainnya.

"Karena sebagian warga yang barangnya seperti itu sudah tidak dipakai diletakkan di depan rumah. Itu pengolahannya kami secara manual. Jadi kami cari alternatifnya," jelas dia.

Sedangkan untuk DID yang diterima pemkot, kata Anna, rencananya akan diperuntukkan untuk mendukung pengelolaan sampah di Surabaya seperti pembelian mesin. Namun begitu, ia mengaku masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian LHK untuk alokasi DID.

"Nanti kan ada arahannya boleh digunakan untuk belanja apa kita akan melihat aturannya," pungkasnya. (A1)


22/02/2021

HPSN 2021, Babak Baru Pengelolaan Sampah di Indonesia

Bicaraindonesia.id - Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) diperingati pada 21 Februari tiap tahunnya. Selama 5 tahun terakhir, HPSN menjadi momentum untuk membangun kesadaran publik dalam upaya-upaya pengurangan sampah. Upaya tersebut ternyata membuahkan hasil yang sangat positif.

"HPSN 2021 harus menjadi babak baru pengelolaan sampah di Indonesia, dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi Indonesia," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati, saat Konferensi Pers HPSN 2021, secara virtual, Kamis (18/2/2021).

Vivien menyampaikan, sudah saatnya platform HPSN digeser ke upaya-upaya penanganan sampah yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dilakukan melalui pengembangan sektor usaha pengumpulan dan pengangkutan sampah, industri alat dan mesin pengolah sampah, industri daur ulang, industri komposting dan biogas, serta industri sampah menjadi energi alternatif.

"Memanfaatkan momentum positif tersebut, maka HPSN 2021 dijadikan platform untuk memperkuat posisi sektor pengelolaan sampah sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia sekaligus sebagai perwujudan dari salah satu prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan, yaitu waste to resource melalui pelaksanaan ekonomi sirkular (circular economy) dan sampah menjadi sumber energi," katanya.

Hal tersebut didukung data terkini, dimana pengelolaan sampah termasuk salah satu sektor usaha yang tahan banting (resilient) selama pandemi COVID-19. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia kuartal III 2020 pada 5 November 2020, sektor ini justru mengalami pertumbuhan positif. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, dan limbah merupakan sektor yang tumbuh sangat tinggi, yaitu 6,04 persen.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Pengelolaan Sampah KLHK, Novrizal, menyampaikan Peringatan HPSN 2021 mengambil tema “Sampah Bahan Baku Ekonomi di Masa Pandemi”. Penyelenggaraan puncak peringatan HPSN 2021 rencananya dilaksanakan secara hybrid pada 22 Februari mendatang.

"Nanti pada puncak peringatan HPSN, ada serangkaian kegiatan terkait konten substansi pengelolaan sampah, penghargaan bagi pemda dan tokoh-tokoh yang berkontribusi penting, dan peluncuran Sistem Informasi HPSN. Selain itu, kami mencoba membuat agenda sepanjang 2021 berupa virtual exhibition, yang dapat memberikan gambaran kepada publik mengenai pengelolaan sampah di Indonesia dari hulu ke hilir," kata Novrizal.

HPSN mengingatkan Bangsa Indonesia bahwa persoalan sampah harus menjadi perhatian utama yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam pengelolaannya.

Persoalan sampah merupakan persoalan serius dan multidimensi, sehingga diperlukan resonansi kepedulian persoalan sampah secara terus menerus.

Di akhir konferensi pers, KLHK juga mengajak media turut berperan dalam mengedukasi publik dalam pengelolaan sampah yang baik, dimulai dengan memilah sampah dari rumah. (KLHK / B1)


19/02/2021

Kedelai Rakitan Kementan Mulai Dikembangkan di Sulsel


"Dengan adanya varietas unggul ini, ke depan tidak ada lagi petani rugi karena produktivitas rendah atau losses"

Bicaraindonesia.id - Kementerian Pertanian (Kementan) terus berkomitmen mengembangkan varietas unggul kedelai di Indonesia. Varietas seperti Devon 1 dan Detap 1 yang tengah dikembangkan di Sulawesi Utara.

Berbagai pemuliaan kedelai dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) di Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (Balitkabi).

Baru-baru ini Balitkabi berkolaborasi dengan PT. DNM (Dwitunggal Nusa Mandiri) dalam hal penyediaan benih kedelai untuk dikembangkan di Desa Tontalete, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Varietas kedelai yang digunakan adalah Devon 1 dan Detap 1. Keduanya ditanam di lahan seluas delapan hektare. Kegiatan penanaman ini ditujukan untuk memproduksi benih pokok.

Kepala Balitbangtan, Fadjry Djufry mengungkapkan, bahwa varietas unggul kedelai tersebut memiliki produktivitas tinggi. Sehingga diharapkan hasil pengembangan bisa disebarluaskan ke petani dan masyarakat umum.

“Dengan adanya varietas unggul ini, ke depan tidak ada lagi petani rugi karena produktivitas rendah atau losses. Misalnya Detap 1 yang tahan terhadap pecah polong sehingga bisa mengamankan kehilangan hasil,” kata Fadjry dalam keterangan resminya, Jum'at (19/2/2021).

Devon 1 merupakan varietas unggul dengan potensi hasil hingga 3,09 ton/ha dan rata-rata hasil 2,75 ton/ha. Varietas yang dilepas pada tahun 2015 ini memiliki ukuran biji yang besar dengan bobot sebesar 14,3 gram/100 biji.

Keunggulan lain dari Devon 1 adalah tahan terhadap penyakit karat daun dan agak tahan hama pengisap polong. Selain itu, kedelai Devon 1 mengandung isoflavon yang lebih tinggi yaitu 2.200 µg/g. Senyawa isoflavon pada kedelai bermanfaat untuk mencegah kardiovaskular, osteoporosis, dan mencegah kanker.

Sementara itu, varietas unggul Detap 1 memiliki rata-rata hasil sebesar 2,70 ton/ha. Varietas yang dilepas pada tahun 2017 ini memiliki keunggulan tahan pecah polong dengan rata-rata jumlah polong sebanyak 72 polong/tanaman.

Menurut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, varietas unggul ini diharapkan dapat menggerakkan peningkatan produksi nasional.

"Pentingnya fungsi benih yang berkualitas untuk mendongkrak pencapaian produksi yang tinggi. Karena itu, benih yang dilepas oleh balai komoditas harus terus dikembangkan, disebarkan, dan dipergunakan di lahan petani," kata Syahrul.

Oleh karena itu, pengembangan varietas kedelai perlu dilakukan dan membutuhkan kolaborasi dengan stakeholder terkait. PT. DNM yang turut melakukan penanaman benih mengaku puas dengan hasil dari varietas Devon 1 dan Detap 1.

“Pertumbuhannya bagus, ini berpeluang untuk dilakukan pengembangan yang lebih luas,” ungkap Cecilia Wirawan, Direktur Bisnis Devopment PT. DNM.

Pada pengembangan tahap awal PT. DNM, seluruh penanaman ditujukan untuk produksi benih. Sertifikasi benih juga akan dilakukan untuk kelas benih BP (Benih Pokok, SS).

“Harapannya, pada musim berikutnya, benih kedua varietas dari penanaman pertama dapat digunakan untuk perluasan areal tanam di Sulawesi Utara, yang sebetulnya juga potensial untuk produksi kedelai,” ujar Cecilia.

Seperti diketahui, kedelai merupakan komoditas dengan permintaan yang tinggi. Oleh karena itu, pengembangan kedelai sangat diperlukan, terutama untuk meningkatkan produktivitas dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.

(Kementan / B1)


29/09/2020

14 Sekolah Terima Anugerah Adiwiyata Tingkat Kota Surabaya 2020


Bicaraindonesia.id - Di tahun 2020 ini, sebanyak 14 lembaga pendidikan menerima gelar Anugerah Adiwiyata Kota Surabaya. Dari 14 sekolah itu, terdiri dari 10 jenjang SD dan 4 SMP. Pemberian Anugerah Adiwiyata itu pun berlangsung secara terbatas di Graha Sawunggaling Lantai 6, Jalan Jimerto Surabaya, Senin (28/9/2020). Tentunya kegiatan ini berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Undangan yang hadir di lokasi dibatasi. Hanya perwakilan dari beberapa sekolah yang datang. Terutama, bagi lembaga pendidikan yang berhasil menjadi tiga terbaik dalam Program Sekolah Adiwiyata Kota Surabaya tahun 2020.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Eko Agus Supiadi mengatakan, penghargaan Adiwiyata ini diberikan kepada lembaga pendidikan yang dinilai telah menerapkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS). Gerakan PBLHS ini, dilakukan atas dasar kesadaran kolektif, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup.

"Harapannya memang sekolah ini peduli terhadap lingkungan, menjadikan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkesinambungan. Kami berharap dari sekolah ini terus ditingkatkan dan ke depan kami harap jumlah pesertanya juga semakin banyak," kata Eko Agus dalam sambutannya.

Penilaian yang dilakukan inipun berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor: P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019. Penilaian itu, mencakup beberapa aspek, mulai verifikasi kelengkapan administrasi, kebersihan lingkungan hingga fasilitas serta sarana prasarana di sekolah.

Meski begitu, pihaknya berharap, di tahun-tahun mendatang semakin banyak lembaga pendidikan di Surabaya yang menerima Anugerah Sekolah Adiwiyata. Namun demikian, yang terpenting dalam program ini adalah mendorong warga sekolah agar terus peduli terhadap lingkungan.

"Semoga penganugerahan Adiwiyata Kota Surabaya tahun 2020 ini dapat terus mendorong warga sekolah melakukan gerakan peduli terhadap lingkungan hidup," ujarnya.

Di waktu yang sama, Kabid Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Kesenian dan Olahraga Pendidikan (PDKOP), Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Thussy Apriliandari berpesan kepada lembaga pendidikan yang belum lolos penilaian Adiwiyata 2020 dapat mengikuti di tahun-tahun berikutnya. Tentunya upaya ini juga harus diiringi dengan pembenahan dan evaluasi di lingkungan masing-masing sekolah.

"Dengan melihat atau mengevaluasi diri sendiri, kira-kira dari indikator-indikator penilaian di sekolah yang belum ada apa. Kemudian yang perlu dievaluasi apa," kata Thussy sapaan lekatnya.

Menurut dia, kepedulian terhadap lingkungan di masing-masing lembaga pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab guru atau kepala sekolah. Namun, seluruh warga sekolah juga mempunyai tanggung jawab yang sama.

“Selamat kepala bapak ibu yang telah berhasil, namun ini adalah tanggungjawab kita bersama. Jangan lupa agar terus menerapkan program sekolah berbasis lingkungan dan pengelolaan sarana prasarana yang mendukung berbasis lingkungan,” pesan dia.

Dari hasil penilaian yang dilakukan DLH Surabaya bersama tim penilai, sebanyak 14 lembaga pendidikan jenjang SD dan SMP berhasil menerima Anugerah Adiwiyata Kota Surabaya 2020. Untuk jenjang SD, juara 3 diraih SDN Banyu Urip III Surabaya, juara 2 diraih SDN Nginden Jangkungan I Surabaya dan juara 1 diraih SDN Pacar Keling I Surabaya. Sedangkan untuk jenjang SMP, juara 3 diraih SMPN 60 Surabaya, juara 2 diraih SMPN 33 Surabaya dan juara 1 diraih SMPN 61 Surabaya.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 61 Surabaya, Hesti Kusumawati tak menyangka sekolah yang dibinanya berhasil menerima Anugerah Adiwiyata Kota Surabaya 2020. Apalagi, sekolah ini masih terbilang baru dan diresmikan pada 18 Agustus 2020 lalu. Namun, sejak mulai beroperasi, sekolah ini telah mengajarkan anak didiknya agar peduli terhadap lingkungan.

“Alhamdulillah sekolah kami menjadi Juara 1. Saya melihat di situ (SMPN 61 Surabaya) memang luas dan bangunannya megah, jadi perlu sentuhan dan komitmen bersama dari seluruh warga sekolah,” kata Hesti.

Bagi Hesti, penghargaan yang berhasil diraih ini bukanlah tujuan utama. Sebab, sejak awal sekolah ini beroperasi pada tahun 2017, Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah sudah mulai dilakukan. Di samping itu pula, pembelajaran di sekolah juga terintegrasi dengan lingkungan.

“Penghargaan itu bukanlah tujuan awal kita, karena tujuan awal kita itu visi kita tadi (Gerakan PBLHS). Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya.(A1)

28/09/2020

Tantangan Pengelolaan Mikroplastik di Ekosistem Perairan Darat

Bicaraindonesia.id - Hingga saat ini, sampah plastik masih menjadi masalah lingkungan dan mendominasi jenis sampah di Indonesia. Sifat plastik yang sulit terurai secara alami, ditambah dengan bahan kimia yang terkandung di dalamnya, membuat pengelolaan sampah menjadi tantangan.

Namun, jika sampai plastik itu tidak dikelola dengan baik, hal itu juga dapat mencemari ekosistem perairan darat seperti sungai, wara, hingga air tanah.

Pernyataan ini disampaikan Fauzan Ali, Kepala Pusat Penelitian Limnologi LIPI dalam acara Webinar Nasional Mikroplastik di Ekosistem Perairan Darat: Teknik Identifikasi dan Tantangan Pengelolaan, pada Rabu (23/9/2020).

“Butuh puluhan, bahkan ratusan tahun, agar sampah plastik dapat terdegradrasi. Bila plastik dibakar akan mengeluarkan racun, bila dibiarkan di alam akan menjadi pecahan-pecahan plastik yang disebut mikroplastik. Hal ini akan merusak lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan hewan, tumbuhan, maupun manusia,” kata Fauzan.

Fauzan menilai bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk mengurangi penggunaan plastik belum cukup. Upaya tersebut perlu diimbangi dengan dorongan untuk mengubah kebiasaan konsumen dalam mengelola sampah plastik. Sehingga diharapkan dapat terbentuk model sirkular dimana sampah plastik dapat kembali menjadi plastik siap guna.

Sementara itu, Peneliti Puslit Oseanografi LIPI, Dede Falahudin menjelaskan, terdapat dua sumber mikroplastik, yaitu primary microplastic dan secondary microplastic. Primary microplastic adalah plastik yang dibuat dalam ukuran mikron untuk tujuan komersil, seperti kosmetik dan serat baju.

“Sumber mikroplastik sudah banyak ditemukan di benda sehari-hari seperti lulur mandi, pasta gigi, dan sabun cuci muka. Mikroplastik juga terdapat pada serat-serat kain yang kita pakai sehari-hari, kecuali jika seratus persen katun,” kata Dede.

Sedangkan secondary microplastic, lanjut dia, merupakan hasil degradasi dari plastik-plastik yang berukuran lebih besar, seperti botol air mineral atau kantung belanja.

"Contohnya jika kita belanja ke supermarket menggunakan plastik yang biodegradable, proses degradasi plastik ini akan menyisakan hal yang lebih berbahaya karena akan tergradasi menjadi partikel-partikel kecil yang dinamakan mikroplastik yang dapat mencemari lingkungan,” papar Dede.

Dalam kesempatan yang sama, Perekayasa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Haerul Hidayaturrahman menyarankan perlu adanya standar metodologi pengambilan sampel hingga analisa mikroplastik untuk mengidentifikasi mikroplastik dalam sebuah produk. Analisa ini nantinya dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan.

“Pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan tidak menggunakan mikroplastik dalam produk tertentu dan dapat menerapkan baku mutu plastik yang keluar dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),” kata dia. (Humas Lipi)


25/09/2020

14 Lembaga Pendidikan Lolos Penilaian Adiwiyata Kota Surabaya 2020


Bicaraindonesia.id - Sebanyak 14 lembaga pendidikan jenjang SD dan SMP di Kota Pahlawan dinyatakan lolos dalam penilaian Sekolah Adiwiyata Kota Surabaya Tahun 2020. Dari 14 lembaga pendidikan itu, terdiri dari 10 jenjang SD dan 4 SMP. Keputusan ini ditetapkan setelah ke-14 sekolah itu melalui tahapan verifikasi administrasi dan penilaian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya bersama tim penilai.

Penilaian yang dilakukan ini, berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor: P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019. Penilaian yang dilakukan itu mencakup beberapa aspek, mulai verifikasi kelengkapan administrasi, kebersihan lingkungan hingga fasilitas serta sarana prasarana di sekolah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Eko Agus Supiadi mengatakan, di masa pandemi Covid-19 tentunya ada perbedaan pada proses penjaringan maupun penilaian Calon Sekolah Adiwiyata. Meski demikian, hal itu tak menjadi kendala dalam setiap tahapan proses pelaksanaan program Sekolah Adiwiyata Kota 2020. “Pakai virtual jadi dibatasi, kalau dulu (tim penilai) itu datang dan ada penyambutan. Kalau sekarang tidak,” kata Agus, Kamis (24/9/2020).

Namun demikian, kata Agus, selama ini pendampingan dan pengawasan terhadap Calon Sekolah Adiwiyata di Surabaya tetap berjalan. Meskipun dalam pelaksanaan tahun ini bersifat terbatas dengan meminimalisir setiap kegiatan tatap muka. “Jadi dokumen administrasi itu dikirim lewat daring dari sekian Calon Sekolah Adiwiyata yang diusulkan,” ujarnya.

Bagi Calon Sekolah Adiwiyata yang dinyatakan lolos di tingkat kota, nantinya lembaga pendidikan itu akan diusulkan ke jenjang provinsi. Tentunya lembaga pendidikan yang diusulkan itu telah dianggap layak memenuhi beberapa aspek penilaian yang ditentukan.

“Nanti yang lolos (tingkat kota) kita usulkan ke tingkat provinsi. Biasanya kalau di provinsi itu tunggu satu tahun dulu dia bina sekolah kemudian di tahun berikutnya diusulkan ke tingkat nasional,” jelasnya.

Sementara itu, Kasi Peningkatan Kualitas dan Penyuluhan Lingkungan Hidup, DLH Kota Surabaya, Dyan Prasetyaningtyas memaparkan, bahwa penjaringan Calon Sekolah Adiwiyata Kota 2020 berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selain harus membatasi kegiatan tatap muka, ada pula ketentuan baru yang ditetapkan Kementerian LHK terkait instrumen penilaian.

"Tapi kalau kita melihat dari sisi positifnya, Adiwiyata ini sebetulnya tidak memberatkan. Karena semuanya sudah dilakukan oleh mereka, seperti pembuatan RPP (Rencana Program Pembelajaran), guru memang punya kewajiban membuat RPP, tapi hanya saja ada beberapa hal yang harus dikembangkan berdasarkan aspek-aspek lingkungan," kata Dyan.

Meski demikian, karena di masa pandemi, pihaknya harus memaksimalkan pemanfaatan teknologi yang ada sebagai kunci utama. Alhasil, proses penjaringan Calon Sekolah Adiwiyata hingga tahapan penilaian sebagian besar dilakukan melalui daring.

"Kami memaksimalkan teknologi yang ada. Pembinaan-pembinaan melalui webinar, melakukan penyuluhan melalui online, serta melakukan komunikasi melalui media sosial. Itu yang menjadi tantangan baru untuk yang sekolah-sekolah sekarang," katanya.

Perempuan berkerudung itu juga menjelaskan, sebetulnya yang menjadi perbedaan pada penjaringan Calon Sekolah Adiwiyata kota tahun 2020 bukan karena adanya pandemi. Namun, karena adanya peraturan baru yang ditetapkan oleh Kementerian LHK. Jika sebelumnya, penilaian itu berdasarkan empat aspek yang diatur pada Permen LHK Nomor 5 Tahun 2013, yakni kebijakan, kurikulum, kegiatan dan sarana prasarana.

"Sementara saat ini, hanya ada tiga aspek penilaian berdasarkan Permen LHK Nomor P.52 dan P.53 Tahun 2019. Aspek penilaian itu mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi," jelas dia.

Di samping itu pula, kata Dyan, dalam Permen LHK yang baru itu, setiap Sekolah Adiwiyata juga dituntut dapat memberikan dampak manfaat keberadaan sekolah tak hanya untuk dirinya sendiri atau warga sekolah. Tapi, lingkungan atau masyarakat di sekitar juga harus mendapat manfaat dengan adanya Sekolah Adiwiyata tersebut.

"Jadi keberadaan sekolah itu tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga masyarakat sekitarnya. Penekanannya sebenarnya bukan pada penghargaan. Penghargaan hanya sebagai bonus karena upaya yang telah dilakukan. Tapi tujuan akhirnya, goal panjangnya adalah pembudayaan. Jadi budaya anak-anak maupun warga sekolah itu lebih care terhadap lingkungan," papar dia.

Menurut dia, dari total 15 lembaga pendidikan yang diajukan, ternyata 14 sekolah yang memenuhi kriteria Sekolah Adiwiyata Kota. Sebab, hasil penilaian yang dilakukan kepada 14 sekolah itu tidak kurang dari 70. Sementara itu, 1 sekolah masih belum dianggap layak untuk menjadi Adiwiyata Kota. Sehingga di tahun depan sekolah tersebut akan kembali dievaluasi.

“Sementara yang lolos ini, terutama terbaik tingkat SD dan SMP itu kami akan evaluasi lagi di tahun depan. Jika nanti nilainya dia mengalami progres kenaikan dia bisa kami ajukan sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi, nilainya naik jadi 80,” kata dia.

Di waktu terpisah, salah satu anggota tim penilai Sekolah Adiwiyata Kota Surabaya 2020, Andreas Agus Kristanto Nugroho masih berharap besar kepada 14 lembaga pendidikan yang telah lolos tersebut. Sebab, dia menilai, masih banyak media pembelajaran lain yang belum dimanfaatkan oleh para guru atau warga sekolah. Contohnya, beberapa potensi wisata alam, heritage, serta taman-taman di Surabaya yang dapat diadopsi untuk diterapkan di masing-masing lingkungan sekolahnya.

“Itu yang masih belum saya temukan di salah satu peserta ini. Jadi itu yang perlu dikembangkan oleh sekolah yang bisa menunjukkan karakter Surabayanya,” kata Andreas.

Anggota Riset dan Edukasi Program Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) ini juga menyatakan, seharusnya warga sekolah yang tinggal di Kota Pahlawan itu lebih paham dengan karakteristik Surabaya. Sebab, esensi dari Program Adiwiyata itu sendiri adalah bagaimana merubah perilaku ramah lingkungan.

“Itu yang mungkin jadi PR kawan-kawan sekolah di Surabaya. Bahwa ada suatu potensi yang dimiliki Surabaya yang bisa digunakan menjadi media pembelajaran,” jelasnya.

Menurut Andreas, dalam program ini rata-rata di sekolah itu hanya sekadar melengkapi persyaratan yang harus ada. Tapi, dia tidak mengerti esensi yang harus diajarkan kepada anak didiknya seperti apa. Misalnya, sekolah tersebut telah memiliki biopori. Nah, tujuan dari biopori itu sendiri kan untuk mengatasi genangan. Seharusnya melalui biopori itu dapat menjadi pemicu ide-ide inovasi baru untuk menjawab tantangan Surabaya.

“Seharusnya dia bisa men-twice, bolehlah copy paste tapi silahkan rubah sedikit, misal saya modifikasi hasilnya. Cari yang bisa sesuai dengan sekolah saya seperti apa,” katanya.

Maka dari itu, Andreas berpesan kepada seluruh lembaga pendidikan yang lolos penilaian Sekolah Adiwiyata tingkat kota itu agar terus belajar dan menambah jejaring kerja. Terutama, bersinergi dengan lembaga atau orang-orang yang biasa berkecimpung pada bidang lingkungan.

"Jangan bosan membaca, jangan bosan mencari ilmu dan cari kenalan dengan kawan-kawan yang berkegiatan di lingkungan pasti punya ide-ide yang bisa di-twice pada proses pembelajaran," tutupnya. (A1)

24/09/2020

Tak Hanya Manusia, Buah Kakao Pun Turut Kenakan Masker


Bicaraindonesia.id - Tak hanya manusia yang mengenakan masker untuk menjaga kesehatan, buah kakao pun juga demikian. Setidaknya itulah yang dilakukan Regu Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (RPO) Gotong Royong asal Provinsi Gorontalo dalam melindungi tanaman kakao dari serangan hama dan penyakit.

Masker untuk tanaman penghasil bahan baku cokelat ini, merupakan sarung yang digunakan untuk membungkus buah kakao agar terlindung dari hama penggerek buah kakao. Upaya yang dilakukan RPO Gotong Royong tersebut, sejalan dengan arahan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Mentan sebelumnya mendorong agar seluruh jajaran Kementerian Pertanian dan petani berupaya menggenjot produktivitas komoditas pertanian termasuk perkebunan. Sehingga diharapkan memiliki kualitas yang bernilai tambah dan berdaya saing dipasar dunia.

Penggerak RPO Gotong Royong, Slamet mengatakan, upaya pemasangan sarung pada buah kakao itu tetap dilakukan meski saat ini terjadi pandemi Covid-19. Tentu saja, upaya perlindungan tanaman kakao dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Di tengah pandemi ini, kami tetap gerak. Lha wong bukan hanya kita yang mau sehat tho, kakao ne juga kudu sehat, jadi OPT-ne (Organisme Pengganggu Tumbuhan) harus dibasmi, kalo dibiarin aja kakaonya mati kita malah jadi pusing malah jadi ga sehat kabeh,” kata Slamet dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/9/2020).

Sementara itu, Tim Pendamping Petani Kakao, Gusti menyatakan, OPT yang banyak menyerang kakao di lahan sekitar yaitu hama Penggerek Buah Kakao (PBK). Oleh karena itu, pihaknya menerapkan pemasangan sarung pada buah kakao.

“Jika tidak dikendalikan, larva PBK mampu menyebabkan biji buah kakao saling lengket sehingga menyebabkan kualitas dan kuantitas produksi buah menurun hingga 70 persen. Kita lakukan sarungisasi biar ulatnya ga bisa masuk ke buah, kita aja disuruh pake masker, kakaonya jadi-nya dimaskerin juga,” katanya.

Metode sarungisasi ini dilakukan saat buah masih sangat muda, atau pentil berukuran kurang lebih 8 sentimeter. Dengan berbekal peralatan sederhana yang terdiri dari karet gelang, pipa paralon, dan plastik, metode sarungisasi ini dapat mencegah imago PBK meletakkan telur pada kulit buah kakao sehingga larva tidak akan menggerek ke dalam buah. Sementara itu kedua ujung plastik dilubangi agar udara dapat bertukar dan tidak lembab.

Menurut Gusti, metode tersebut merupakan salah satu komponen Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang cenderung ramah lingkungan karena tidak menimbulkan residu kimiawi, resurgensi dan resistensi hama, serta sangat mudah dilakukan. Pemakaian plastik dapat berulang pada musim buah selanjutnya.

Dengan pemasangan sarung pada buah kakao, Slamet menyebut, dari 1 hektar lahan bisa dihasilkan lebih dari 1 ton kakao. Harganya juga cukup baik, Rp. 38 ribu untuk kakao fermentasi dan Rp. 20 ribu untuk yang non fermentasi. (Humas Kementan)

28/08/2020

Green Climate Fund Setujui REDD+ Usulan Indonesia


Bicaraindonesia.id - Indonesia mencatat persetujuan pendanaan bernilai USD 103,8 juta dari Green Climate Fund (GCF) untuk proposal REDD+ (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) Results-Based Payment (RBP).





Capaian ini menunjukkan respons yang mengesankan dari Indonesia terhadap ancaman perubahan iklim, serta menjadi wujud peningkatan kepercayaan di dalam negeri dan komunitas internasional. Momentum ini juga dapat menjadi awal yang baik bagi hubungan Indonesia-GCF ke depan.





Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengatakan, kerja keras selama satu dekade dalam melestarikan hutan dan menghindari deforestasi telah menuai hasil melalui pembayaran berbasis kinerja dari Norwegia dan GCF.





“Namun, usaha kita tidak bisa berhenti sampai di sini. Pencapaian ini akan berkontribusi terhadap upaya pembangunan rendah emisi, dan sebagaimana diamanatkan oleh Bapak Presiden, juga untuk pemulihan lingkungan berbasis masyarakat,” kata Menteri LHK.





Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengaku senang bahwa Menteri LHK dan tim berhasil mendapatkan pengakuan sebesar USD 103,8 juta. Bahkan lebih besar dari proposal Brasil dengan Amazon-nya (senilai USD 96,5 juta).





“Terima kasih KLHK sudah menunjukkan pada dunia, bahwa Indonesia tidak hanya berkomitmen terhadap perubahan iklim, tapi ditunjukkan dengan capaian konkret dalam bentuk pembayaran ini. Semoga ini menjadi momentum agar terus digunakan untuk meningkatkan keterlibatan dan dukungan dari semua pihak terkait proposal dari Indonesia yang diajukan ke GCF,” kata Menkeu.





Menkeu juga mengungkapkan, bahwa pendanaan yang diterima oleh Indonesia ini dapat membantu APBN untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perubahan iklim.





“Pendanaan yang diterima oleh Indonesia ini dapat membantu APBN untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perubahan iklim. Hasil dari Climate Budget Tagging (CBT) menunjukkan masih terdapat celah antara kebutuhan pendanaan perubahan iklim nasional dengan anggaran perubahan iklim yang telah dialokasikan dari APBN,” imbuh Menkeu.





Sri Mulyani juga mengutarakan harapannya agar momentum ini terus digunakan untuk meningkatkan keterlibatan dan dukungan dari semua pihak terkait proposal dari Indonesia yang diajukan ke GCF.





Untuk diketahui, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) KLHK memimpin penyusunan proposal REDD+ RBP kepada GCF melalui kerja sama berbagai pihak termasuk organisasi internasional.





Sementara itu, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan selaku National Designated Authority (NDA) GCF melakukan penelaahan dan memberikan No Objection Letter (NOL) serta menyampaikan proposal kepada GCF, yang disusun oleh United Nations Development Program (UNDP) selaku Accredited Entity (AE/entitas terakreditasi) bersama mitra kerja lainnya, Global Green Growth Institute (GGGI) yang menyusun Concept Note awal.





Persetujuan GCF ini merupakan sebuah berita baik, namun Indonesia masih membutuhkan lebih banyak pendanaan perubahan iklim untuk mencapai target NDC. Komitmen negara maju untuk pendanaan perubahan iklim sebesar USD100 miliar per tahun sampai tahun 2020 untuk mendukung negara-negara berkembang perlu direalisasikan dengan segera.










Source: Setkab / KLHK / Menkeu


© Copyright 2021 Bicaraindonesia.id | All Right Reserved