-->

23/02/2021

Kapolri Terbitkan Surat Edaran Pedoman Penanganan Laporan UU ITE


Bicaraindonesia.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif.

Surat Edaran bernomor SE/2/11/2021 tersebut, ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Jumat, 19 Februari 2021.

Dalam Surat Edaran tersebut, Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

"Maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," kata Kapolri dalam Surat Edaran tertanggal 19 Februari 2021 tersebut.

Dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud, Jenderal Bintang Empat ini menyebut, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif. Sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Penyidik Polri pun diminta menjadikan pedoman beberapa hal. Di antaranya, mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya.

Kemudian memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat.

"Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber," tegas mantan Kabareskrim Polri itu.

Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil.

Maka sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) serta memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.

"Melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada," tutur Kapolri.

Berikutnya, Kapolri mengatakan, penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.

"Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali," tutur Jenderal Pol Listyo Sigit.

Selanjutnya, penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan. Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

"Surat Edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri," pungkasnya. (Tribata / A1)


Blusukan di Jatinegara, Mensos Risma Bertemu Pemulung Mengaku Asal Wonokromo


Bicaraindonesia.id - Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini kembali melakukan blusukan saat berangkat dari rumah dinasnya di sekitar Senayan menuju Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat, Selasa (23/2/2021) pagi.

Dengan memakai batik oranye dan kerudung merah, Mensos Risma berkeliling dari Jakarta Selatan hingga Jakarta Timur, sekitaran Jalan Jatinegara. Saat melintas di Jalan Raya Jatinegara Barat, rombongan Mensos Risma tiba-tiba berhenti, karena melihat sekolompok pemulung yang membawa seorang anak berada di trotoar.

Mantan Wali Kota Surabaya itu langsung turun dari mobil dan menghampiri untuk mengajak mereka ikut ke Balai Rehabilitasi Sosial milik Kemensos RI. Diketahui kelompok pemulung itu berasal dari Garut Jawa Barat dan sudah setahun, mereka berada di ibu kota Jakarta.

“Bapak Ikut saya ya, ke balai. Nanti Bapak-bapak saya carikan pekerjaan. Anaknya nanti bisa nerusin sekolah,” kata Mensos Risma kepada kelompok pemulung tersebut.

Mendapat tawaran tersebut, para kelompok pemulung itu tak berfikir panjang dan langsung bersedia ikut Mensos Risma ke Balai. “Nanti sebelum ke Balai, kita makan dulu ya pak di kantor Kemensos. Di sana (Balai,red) Bapak bisa tinggal sambil bekerja. Kalau belum ada (pekerjaan, red), saya coba carikan nanti,” ujar Mensos Risma.

Tak jauh dari lokasi kelompok Pemulung tersebut, mobil rombongan Kemensos ini kembali berhenti untuk menghampiri sepasang suami istri (Pasutri) yang berprofesi pemulung. Menariknya, Pasutri ini mengaku berasal dari Wonokromo Surabaya, Jawa Timur, dan telah sebelas tahun tinggal di Jakarta.

“Saiki pinginmu opo? (Sekarang mau mu apa?). Kowe pingin muleh? (Kamu ingin pulang?). Kalau muleh neng Suroboyo engkok tak golekno gawean dan rumah susun (Kalau balik ke Surabaya nanti saya carikan pekerjaan dan tempat tinggal di Rusun,red),” tanya Mensos Risma.

Namun, saat ditanya KTP (Kartu Tanda Penduduk) Mensos Risma pun kaget. Sebab, di KTP Pasutri ini tercatat sebagai warga DKI Jakarta.

“Lo tapi KTP-mu DKI ya. Jadi kamu wong Jakarta. (Jadi kamu orang Jakarta). Wes sekarang melu aku ae (Jadi sekarang ikut aku saja, red) ke Balai, istrimu diajak juga. Engkuk tak gawakno iki Godomu (Nanti tak bawakan ini gerobakmu, red). Sekarang ikut ke kantor dulu makan,” kata Risma yang langsung dituruti ajakannya tersebut.

Diketahui, Pasutri Pemulung yang mengaku berasal dari Wonokromo, Surabaya Jawa Timur itu, bernama Muhammad Nasir (suami) dan Ani (istri). “Saya mau ikut untuk merubah nasib, tapi saya mikirin gerobak saya,” kata Nasir.

Sementara itu, Yakub, salah satu kelompok pemulung asal Garut, menyatakan bersedia ikut ke Balai Rehabilitasi sosial. “Senang ketemu Bu Risma. Saya mau ikut ke balai, karena saya di Jakarta baru satu tahun bareng-bareng satu kampung dan anak saya. Anak saya ingin sekolah di pesantren,” jelasnya. (A1)


22/02/2021

HPSN 2021, Babak Baru Pengelolaan Sampah di Indonesia

Bicaraindonesia.id - Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) diperingati pada 21 Februari tiap tahunnya. Selama 5 tahun terakhir, HPSN menjadi momentum untuk membangun kesadaran publik dalam upaya-upaya pengurangan sampah. Upaya tersebut ternyata membuahkan hasil yang sangat positif.

"HPSN 2021 harus menjadi babak baru pengelolaan sampah di Indonesia, dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi Indonesia," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati, saat Konferensi Pers HPSN 2021, secara virtual, Kamis (18/2/2021).

Vivien menyampaikan, sudah saatnya platform HPSN digeser ke upaya-upaya penanganan sampah yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dilakukan melalui pengembangan sektor usaha pengumpulan dan pengangkutan sampah, industri alat dan mesin pengolah sampah, industri daur ulang, industri komposting dan biogas, serta industri sampah menjadi energi alternatif.

"Memanfaatkan momentum positif tersebut, maka HPSN 2021 dijadikan platform untuk memperkuat posisi sektor pengelolaan sampah sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia sekaligus sebagai perwujudan dari salah satu prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan, yaitu waste to resource melalui pelaksanaan ekonomi sirkular (circular economy) dan sampah menjadi sumber energi," katanya.

Hal tersebut didukung data terkini, dimana pengelolaan sampah termasuk salah satu sektor usaha yang tahan banting (resilient) selama pandemi COVID-19. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia kuartal III 2020 pada 5 November 2020, sektor ini justru mengalami pertumbuhan positif. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, dan limbah merupakan sektor yang tumbuh sangat tinggi, yaitu 6,04 persen.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Pengelolaan Sampah KLHK, Novrizal, menyampaikan Peringatan HPSN 2021 mengambil tema “Sampah Bahan Baku Ekonomi di Masa Pandemi”. Penyelenggaraan puncak peringatan HPSN 2021 rencananya dilaksanakan secara hybrid pada 22 Februari mendatang.

"Nanti pada puncak peringatan HPSN, ada serangkaian kegiatan terkait konten substansi pengelolaan sampah, penghargaan bagi pemda dan tokoh-tokoh yang berkontribusi penting, dan peluncuran Sistem Informasi HPSN. Selain itu, kami mencoba membuat agenda sepanjang 2021 berupa virtual exhibition, yang dapat memberikan gambaran kepada publik mengenai pengelolaan sampah di Indonesia dari hulu ke hilir," kata Novrizal.

HPSN mengingatkan Bangsa Indonesia bahwa persoalan sampah harus menjadi perhatian utama yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam pengelolaannya.

Persoalan sampah merupakan persoalan serius dan multidimensi, sehingga diperlukan resonansi kepedulian persoalan sampah secara terus menerus.

Di akhir konferensi pers, KLHK juga mengajak media turut berperan dalam mengedukasi publik dalam pengelolaan sampah yang baik, dimulai dengan memilah sampah dari rumah. (KLHK / B1)


TNI Siap Kerahkan Tiga Matra Dukung BNN Perangi Narkoba

Foto: Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat menerima kunjungan kerja Kepala BNN di Subden Mabes TNI Jakarta Pusat (dok. BNN)


Bicaraindonesia.id - Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, menyatakan komitmen dan dukungan penuhnya terhadap upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) memerangi narkoba (War On Drugs).

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI, saat menerima kunjungan kerja Kepala BNN Petrus Reinhard Golose, dalam rangka memperkuat sinergitas antara BNN dengan TNI, di Subden Mabes TNI, Jl. Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Rabu (10/2/2021) lalu.

“TNI memiliki infrastruktur baik darat, laut, maupun udara. Dan semua bisa dikerahkan apabila BNN membutuhkan dalam rangka mendukung kegiatan operasi memerangi narkoba. TNI siap untuk mendukung BNN," kata Panglima TNI seperti dilansir dalam kanal youtube @humasnewsbnn, Sabtu (13/2/2021).

Dalam kunjungannya ini, Kepala BNN Petrus Reinhard Golose, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen TNI dalam mendukung BNN. Khususnya program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

"Semoga apa yang menjadi cita-cita dari BNN, yaitu Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) dengan bantuan TNI dapat terlaksana," kata Kepala BNN.

Sementara itu, dalam laporan resminya, baru-baru ini Tim BNN RI kembali membuat gebrakan dengan membekuk jaringan sindikat narkotika yang beroperasi di Palembang, Medan, dan Jakarta.

Tidak tanggung-tanggung, barang bukti yang disita dari empat kasus ini sangat fantastis, yaitu sabu seberat 466,19 kilogram. (A1)



PPKM Skala Mikro Efektif Tekan Kasus Aktif COVID-19


Bicaraindonesia.id - Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka kasus positif untuk mengendalikan pandemi Covid-19 melalui sejumlah kebijakan, antara lain berupa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.

Penerapan kebijakan yang telah dimulai sejak 9 Februari 2021 tersebut didasari oleh hasil evaluasi pemerintah terhadap kebijakan pembatasan dengan cakupan wilayah yang sebelumnya lebih luas.

Saat berbincang dengan para pemimpin redaksi media nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 17 Februari 2021, Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan pemerintah menerapkan pembatasan dengan lingkup yang lebih kecil.

“Kenapa saya ngomong di awal minggu itu PPKM tidak efektif? Ya karena memang kurvanya tidak ada yang melandai turun. Tetapi yang kedua kelihatan sekali sudah turun. Yang ketiga ini turun lagi. Kasus aktif juga kalau kita ingat, mungkin tiga minggu yang lalu, itu masih di angka-angka 14 ribu bahkan 15 ribu. Sekarang minggu-minggu terakhir kemarin ini, sudah di 8 ribu-9 ribu,” kata Presiden.

Menurut Presiden, pembatasan dengan lingkup kecil akan lebih efektif dibandingkan dengan lingkup yang luas. Presiden mencontohkan, jika hanya ada satu orang di satu RT yang terinfeksi Covid-19, maka cukup RT tersebut yang dikarantina.

“Awal-awal sebetulnya juga saya sudah sampaikan, PSBB skala mikro. Karena enggak efektif. Wong yang merah itu satu RT kok, yang di-lockdown, di-PSBB-kan satu kota, ekonominya dong yang kena. Kalau yang kena satu kelurahan, ya sudah satu kelurahan itu saja yang diisolasi, dikarantina, tapi bukan satu kota,” jelasnya.

Kebijakan serupa PPKM skala mikro juga telah diterapkan di negara lain selain Indonesia, antara lain di India. Kepala Negara menyebut bahwa India berhasil menekan kasus aktif bukan melalui kebijakan lockdown secara luas, melainkan lockdown dalam skala mikro.

“Meskipun awal-awal India itu lockdown total. Sehingga kok India sekarang ganti ini? Ternyata strateginya sama, PPKM skala mikro,” paparnya.

Presiden memandang bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk menjalankan kebijakan tersebut, yakni perangkat pemerintahan hingga unsur terkecil di tingkat RT/RW, maupun perangkat aparat keamanan dari TNI-Polri melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Hal tersebut diyakini akan sangat membantu pelaksanaan PPKM skala mikro.

“Saya melihat kekuatan kita itu memiliki desa yang ada RT/RW-nya dan di situ ada yang namanya Babinsa dan Bhabinkamtibmas, ini yang semua perangkat itu yang kita pakai sekarang ini. Memang kalau nanti kita di dashboard kita sudah sampai ke level RT, itu memudahkan sekali,” tandasnya. (Setkab / A1)


20/02/2021

Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro Jawa-Bali hingga 8 Maret 2021


“Secara umum, pelaksanaan PPKM dan PPKM mikro selama lima minggu telah berhasil mulai menekan laju penambahan kasus aktif. Bahkan, menunjukkan penurunan yang signifikan"

Bicaraindonesia.id - Pemerintah memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro di Jawa dan Bali dengan periode 23 Februari 2021 hingga 8 Maret 2021.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dalam keterangan pers yang ditayangkan pada kanal YouTube BNPB Indonesia, Sabtu (20/02/2021) pagi.

Perpanjangan tersebut merupakan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan PPKM Mikro Tahap I pada 9 hingga 22 Februari 2021.

“Berdasarkan hal tersebut tentu kita melihat untuk kita tindaklanjuti perpanjangan PPKM, karena PPKM termonitor bisa menekan baik itu berbagai kriteria yang diterapkan untuk menangani pandemi COVID-19,” kata Airlangga.

Dari hasil evaluasi tersebut, Airlangga mengungkapkan, selama penerapan PPKM Mikro, secara nasional jumlah kasus aktif COVID-19 mengalami penurunan signifikan. Yakni, minus 17,27 persen dalam sepekan.

Selain itu, tren kasus aktif di lima provinsi menurun, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat (Jabar), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur (Jatim).

“Kemudian, bed occupancy rate (di semua provinsi) juga di bawah angka 70 persen. (Tren) Kesembuhan di lima provinsi itu meningkat, di DKI, Banten, Jabar, DIY, dan Jawa Timur,” papar Ketua KPCPEN.

Di samping itu pula, kematian di tiga provinsi juga mengalami penurunan, yakni di DKI Jakarta, Jabar, dan Bali. Sementara, hasil survei juga menunjukkan meningkatnya tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan, yaitu  di kisaran 87,64 hingga 88,73 persen.

Airlangga menyebut, pada periode 5-17 Februari, kasus aktif nasional menurun 2,53 persen, tingkat kesembuhan naik 2,56 persen, dan tingkat kematian turun 0,03 persen.

“Secara umum, pelaksanaan PPKM dan PPKM mikro selama lima minggu telah berhasil mulai menekan laju penambahan kasus aktif. Bahkan, menunjukkan penurunan yang signifikan,” paparnya.

Terkait perpanjangan PPKM Mikro ini, kata Airlangga, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 2021 yang akan ditindaklanjuti oleh para gubernur dengan menerbitkan aturan kebijakan di masing-masing daerah.

Selain itu, juga akan dilakukan penguatan operasionalisasi pelaksanaan PPKM MIkro di tingkat desa/kelurahan, yang meliputi pemantauan persiapan dan pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment), penyiapan bantuan beras dan masker dan mekanisme distribusi melalui polsek/koramil, serta integrasi pemetaan zonasi risiko tingkat RT dan pendataan 3T.

“Pemerintah provinsi diharapkan mengoordinasikan data pemetaan zonasi risiko tingkat RT dan data penyaluran bantuan (beras, masker), dan melaporkan secara berkala ke Satgas Pusat melalui Satgas Daerah,” terang dia.

Airlangga menjelaskan, kriteria provinsi ataupun kabupaten/kota serta zonasi risiko di tingkat mikro untuk PPKM Mikro masih sama dengan aturan sebelumnya.

“Cakupan ini adalah 123 kabupaten/kota sampai desa/kelurahan di tujuh provinsi di Jawa dan Bali,” imbuhnya.

Dalam pelaksanaan PPKM Mikro yang dibarengi dengan penguatan 3T dan pemenuhan kebutuhan dasar, desa/kelurahan membentuk posko jaga yang berfungsi penanganan, pencegahan, pembinaan, dan pendukung.

Terkait penguatan 3T, untuk testing dilakukan swab test antigen secara gratis kepada masyarakat di desa/kelurahan yang disediakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggunakan fasilitas kesehatan dan puskesmas di wilayah masing-masing.

Kemudian, untuk tracing dilakukan penelusuran dan pelacakan lebih intensif di setiap desa/kelurahan dengan menggunakan tracer dari Babinsa/Bhabinkamtibmas yang telah dididik Kemenkes.

Sementara untuk treatment, meliputi pelaksanaan isolasi mandiri (PPKM rumah tangga), isolasi terpusat (PPKM RT), perawatan di fasilitas kesehatan yang dikoordinasikan oleh pos jaga desa/kelurahan.

Terkait pemenuhan kebutuhan dasar, akan dilakukan pemberian bantuan beras 20 kilogram per rumah (yang isolasi mandiri) selama 14 hari isolasi. Selain itu juga pemberian bantuan masker kain sesuai dengan standar untuk seluruh masyarakat desa/kelurahan. Hal ini dikoordinasikan oleh TNI/Polri di tingkat polsek dan koramil.

“Kita berharap agar pemberlakuan (PPKM Mikro) ini bisa terus menekan pandemi COVID-19 dan ini tentu dibarengi dengan kegiatan yang dilakukan oleh Kemenkes terkait dengan vaksinasi,” tandas Airlangga. (Setkab / A1)

18/02/2021

Kompetisi Sepak Bola Diizinkan, Kapolri Ingatkan Komitmen Penegakan Prokes


"Dengan adanya kesepakatan tersebut kita harus sama-sama menjaga komitmen, baik klub bola, pemain, suporter"

Bicaraindonesia.id - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akhirnya mengizinkan bergulirnya kembali kompetisi sepak bola tanah air di tengah pandemi Covid-19. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, keputusan ini diambil usai pihaknya melakukan kajian mendalam.

"Kami kemudian melaksanakan rapat koordinasi, kita mencoba untuk kemudian mempelajari bersama terkait dengan kondisi terkini yang ada. Bahwa olahraga, khususnya Sepak Bola tetap harus berjalan," kata Listyo Sigit dalam keterangan resminya di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (18/2/2021). 

Namun demikian, Kapolri menekankan, semua pihak harus mempedomani bahwa keselamatan rakyat tetap salah satu faktor yang utama. Oleh karena itu, penyelenggara kompetisi sepak bola tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. 

"Dalam rapat kita sepakat untuk kita berikan kesempatan. Tentunya dengan catatan bahwa penegakan Prokes itu menjadi syarat utama. Dengan adanya kesepakatan tersebut kita harus sama-sama menjaga komitmen, baik klub bola, pemain, suporter. Di manapun nantinya apabila ini diselenggarakan penegakan prokes itu jadi prioritas," pesan Kapolri. 

Untuk itu, kata dia, Polri memberikan kesempatan bagi pihak-pihak penyelenggara untuk menyelenggarakan pra kompetisi. Hal ini dilakukan untuk melihat komitmen apakah sudah sesuai atau tidaknya penegakan protokol kesehatan ketika nanti kompetisi benar-benar bergulir. 

"Kalo syarat itu bisa dilaksanakan, kita evaluasi secara bertahap sehingga tentunya penyelenggara kegiatan bisa semakin baik. Tentunya dengan adanya kesepakatan tersebut kita harus sama-sama menjaga komitmen," pungkas Listyo Sigit. 

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menpora Zainudin Amali menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah memberikan kesempatan kompetisi sepak bola tanah air kembali bergulir. 

"Ini sekaligus menjadi ujian, apakah hal-hal yang sudah disampaikan pada saat memohon izin dari pihak PSSI dan LIB itu dipatuhi tidak. Polri akan melihat itu, kalau turnamen pramusim ini berhasil dengan baik. maka tntu setelah itu, setelah lebaran Idul Fitri nanti akan ada kompetisi untuk 2021-2022," kata Menpora. (Rls / Hd1)


Ket Foto: Ilustrasi. Latihan Timnas Indonesia (dok. PSSI)


Bendungan Tapin di Kalsel Memiliki Fungsi Memperkuat Ketahanan Pangan

Bicaraindonesia.id - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Tapin yang berada di Desa Pipitak Jaya, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (18/02/2021).

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengungkapkan, pembangunan bendungan ini dimulai sejak tahun 2015 hingga 2020 dengan menghabiskan anggaran Rp986 miliar.

Bendungan Tapin ini memiliki fungsi memperkuat ketahanan pangan melalui penyediaan irigasi, mereduksi banjir, menyediakan air baku, serta sebagai sumber air untuk pembangkit listrik.

“Bendungan Tapin ini memiliki kapasitas 56,7 juta meter kubik air yang perannya sangat penting dalam pengendalian banjir, juga memperkuat ketahanan pangan karena bisa menyediakan irigasi untuk 5.472 hektare, dan juga menyediakan air baku 0,50 meter kubik per detik, dan juga menghasilkan tenaga listrik 3,3 megawatt,” kata Presiden dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (18/2/2021).

Keberadaan bendungan ini, menjadikan Kabupaten Tapin menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling kecil pada bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalsel beberapa waktu lalu.

“Tadi Pak Gub (Pj. Gubernur Kalsel) juga menyampaikan bahwa karena adanya Bendungan Tapin ini, banjir di Kabupaten Tapin bisa dikurangi sangat drastis sekali, hanya kecil sekali daerah yang terkena banjir karena Kabupaten Tapin memiliki bendungan ini,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden menjelaskan, Bendungan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tapin juga dapat menjadi salah satu destinasi wisata di Kalsel.

“Kondisi keindahan di sekitar waduk ini bisa menjadi objek pariwisata bukan hanya di Kabupaten Tapin tapi (juga) di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), proses impounding atau pengisian awal Bendungan Tapin telah dimulai sejak Oktober 2020 lalu.

Semetara itu, Pj. Gubernur Kalsel dalam laporannya mengatakan, sebelum diresmikan bendungan ini telah bekerja sangat efektif terutama dalam mengendalikan banjir yang terjadi di Kalsel beberapa waktu lalu. Dengan berfungsinya bendungan ini, Kabupaten Tapin menjadi salah satu wilayah di Kalsel yang paling kecil terdampak banjir tersebut.

“Bendungan ini berhasil menahan banjir untuk Kabupaten Tapin sehingga Kabupaten Tapin adalah salah satu kabupaten yang  Kalsel yang paling kecil mendapat efek banjirnya,” ungkapnya.

Safrizal berharap, masyarakat Tapin dapat merasakan seluruh manfaat dari bendungan ini, tidak hanya sebagai pengendali banjir tetapi juga sebagai sumber energi dan irigasi bagi sawah yang berada di sektor hilir.

“Beberapa sawah di sektor hilir, pertanian di sektor hilir sudah empat kali panen, dengan keberadaan bendungan ini insyaallah pertanian akan lebih meningkat bahkan mampu nantinya akan menjadi penyuplai pangan bagi calon ibu kota baru yang ada di Kalimantan Timur,” ujarnya.

Safrizal pun meminta warga sekitar untuk menjaga infrastruktur yang memiliki banyak manfaat tersebut. “Kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Tapin kami meminta untuk menjaga aset ini sebagai salah satu kebanggaan Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tapin pada khususnya,” pintanya. (Setkab / B1)


© Copyright 2021 Bicaraindonesia.id | All Right Reserved