-->

23/02/2021

HPSN 2021, Pemkot Surabaya Terima Penghargaan dari Kementerian LHK


Bicaraindonesia.id - Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) diperingati pada 21 Februari tiap tahunnya. Selama 5 tahun terakhir, HPSN menjadi momentum untuk membangun kesadaran publik dalam upaya-upaya pengurangan dan penanganan sampah.

Di Kota Surabaya sendiri, upaya pengurangan sampah dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Artinya, penanganan dilakukan dimulai dari tingkat rumah tangga, kelurahan, TPS (Tempat Pembuangan Sampah) hingga TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Upaya tersebut ternyata membuahkan hasil yang sangat signifikan. Jika pada tahun 2018-2019 jumlah volume sampah mencapai 1600 - 1700 ton per hari, saat ini volume sampah yang masuk ke TPA mencapai 1500 ton per hari. Angka 1500 ton per hari ini merupakan jumlah total volume sampah yang dihasilkan baik dari swasta maupun pemerintah.

Atas berbagai upaya pengurangan volume sampah ini, Pemkot Surabaya pun diganjar Penghargaan Kinerja Pengurangan Sampah dan menerima Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Penghargaan ini diterima Pelaksana Harian (Plh), Wali Kota Surabaya, Hendro Gunawan, saat mengikuti rangkaian acara Puncak Peringatan HPSN 2021 melalui virtual di ruang kerja Sekretariat Daerah, Balai Kota Surabaya, Senin (22/2/2021). "Terima kasih penghargaannya Ibu Menteri," kata Hendro.

Bagi dia, penghargaan ini akan menjadi penyemangat jajaran Pemkot Surabaya untuk terus berupaya lebih baik lagi terutama dalam hal penanganan dan pengelolaan sampah. Selain itu, penghargaan ini diharapkan pula dapat mendorong masyarakat agar semakin peduli terhadap upaya pengurangan sampah. "Semoga ini menjadi penyemangat Kota Pahlawan untuk lebih baik lagi," ujar Hendro.

Dalam kesempatan itu, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dalam sambutannya mengatakan, bahwa HPSN ini diharapkan dapat menjadi platform untuk memperkuat posisi sektor pengelolaan sampah sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Selain itu, HPSN ini juga sekaligus sebagai pertunjukkan salah satu prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan.

"Yaitu sampah menjadi sumbernya melalui pelaksanaan ekonomi sirkular. Dan sampah menjadi sumber energi alternatif," kata Menteri LHK.

Namun, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, maka volume sampah juga akan ikut naik. Karenanya, berbagai langkah dan strategi harus dilakukan Pemkot Surabaya agar dapat menekan jumlah volume sampah dengan cara memanfaatkannya sebaik mungkin.

"Mulai dari sampah rumah tangga harus terpisah, kemudian pengelolaan sampah organik dengan pengembangbiakan Magot (Larva). Hingga pemanfaatan sampah daun menjadi kompos yang dipergunakan untuk perawatan taman-taman kota," kata Plt Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya, Anna Fajriatin.

Dengan menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), pemkot terus berupaya mengurangi jumlah volume sampah yang akan dibuang ke TPA. Bahkan, beberapa program yang sudah dijalankan pemkot seperti Green and Clean, Merdeka dari Sampah, Rumah Kompos hingga Bank Sampah telah berhasil mengurangi jumlah volume sampah di TPA.

Tak hanya itu, untuk mengurangi jumlah tumpukan sampah di TPA, Pemkot Surabaya juga menerapkan teknologi waste to energy, yakni mengolah sampah menjadi sumber energi listrik. 

Hasilnya, saat ini jumlah volume sampah mengalami penurunan dalam setiap harinya. Jika pada tahun 2018-2019, volume sampah yang masuk di TPA sekitar 1.600  1.700 ton per hari, kini sampah yang terkumpul dalam setiap harinya sekitar 1.500 ton. "Tahun lalu itu dari 1.600 ton sekarang tinggal 1.500 ton per hari. Jadi penurunannya itu cukup signifikan," papar dia.

Meski jumlah volume sampah mengalami penurunan, namun Anna menyatakan akan terus berinovasi dan berupaya untuk menekan jumlah sampah dengan berbagai macam pemanfaatan dan inovasi yang ada. Misalnya dengan cara mengolah limbah sampah atau barang bekas yang tidak terpakai menjadi furniture atau perabotan rumah tangga. Seperti kasur, sofa, meja maupun perabotan yang lainnya.

"Karena sebagian warga yang barangnya seperti itu sudah tidak dipakai diletakkan di depan rumah. Itu pengolahannya kami secara manual. Jadi kami cari alternatifnya," jelas dia.

Sedangkan untuk DID yang diterima pemkot, kata Anna, rencananya akan diperuntukkan untuk mendukung pengelolaan sampah di Surabaya seperti pembelian mesin. Namun begitu, ia mengaku masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian LHK untuk alokasi DID.

"Nanti kan ada arahannya boleh digunakan untuk belanja apa kita akan melihat aturannya," pungkasnya. (A1)


03/02/2021

Pemkot Surabaya Kirim Bantuan ke Jember untuk Korban Bencana Alam


Bicaraindonesia.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menunjukkan kepeduliannya terhadap korban bencana di seluruh tanah air. Setelah Kamis (21/1/2021) lalu mengirim bantuan untuk korban bencana di Kabupaten Mamuju dan Majene Sulawesi Barat (Sulbar), kini pemkot kembali mengirim bantuan kepada korban bencana alam yang berada di Kabupaten Jember.

Bantuan tersebut, diberangkatkan secara simbolis oleh Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana dari Halaman Balai Kota, Selasa (3/2/2021). Di lokasi itu, sebanyak dua truk dari PT Pos Indonesia disiapkan untuk mengangkut berbagai kebutuhan pokok mulai sembako hingga pakaian untuk selanjutnya didistribusikan ke lokasi bencana.

“Hari ini kita berangkatkan bantuan sembako ada beras, mie instan, pakaian, peralatan mandi dan berbagai kebutuhan pokok lainnya,” kata Whisnu seusai pemberangkatan.

Whisnu menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana (BPB) yang ada di Kabupaten Jember untuk pengiriman bantuan. Nantinya, saat bantuan sudah tiba, akan langsung didistribusikan ke 13 kecamatan yang terdampak.

“Kita pantau terus. Makanya saya berterima kasih pula kepada PT Pos Indonesia yang sudah turut membantu mengantar,” urai dia.

Menurut dia, Posko Surabaya Peduli Bencana bakal terus dibuka. Hal tersebut penting dilakukan demi membantu masyarakat di berbagai daerah yang mengalami musibah bencana alam. Di kesempatan yang sama, pria yang akrab di sapa WS ini pun berterima kasih kepada seluruh warga Kota Pahlawan yang telah begotong royong berpartisipasi dalam membantu saudara-saudara yang tengah mengalami kesulitan. 

“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi warga serta jajaran di lingkungan Pemkot Surabaya. Untuk saat ini posko akan terus kami buka sepanjang masih membutuhkan bantuan tetap akan kita bantu,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara menjelaskan, bantuan yang diberangkatkan hari ini di antaranya 120 pack beras tiga kilo gram, 94 pack beras 5 kilo gram, tujuh pack beras 10 kilo gram dan 68 sak beras 25 kilo gram. Kemudian 176 dus air mineral, 19 diapers bayi, empat karung gula, 377 mie instan, minyak goreng 21 dus, kecap, susu bayi sebanyak 57 dus, tujuh dus sabun mandi, dua deterjen hingga minyak kayu putih.

“Untuk pakaiannya kami kirim 541 dus pakaian layak pakai. Semuanya diberangkatkan hari ini,” kata Febriadhitya Prajatara.

Tidak hanya itu, Febri menyebut, hingga saat ini jumlah uang tunai yang telah terkumpul dari Posko Surabaya Peduli Bencana, baik yang diberikan secara tunai maupun transfer kurang lebih sekitar Rp 1,1 miliar. Jumlah tersebut dikumpulkan sejak dibukanya posko mulai 19 Januari hingga 1 Februari 2021. “Sebagian sudah digunakan untuk bantuan Mamuju dan Majene Sulawesi Barat,” ungkapnya.

Dalam waktu dekat, Febri menyatakan, bahwa Pemkot Surabaya akan terus semakin masif mengirimkan bantuan kepada korban bencana alam. Salah satunya yang akan dituju yakni wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel).

“Dalam waktu dekat ini sedang kami persiapkan. Sekali lagi terima kasih untuk semua warga serta jajaran di lingkungan pemkot atas partisipasinya. Ini akan kami salurkan sebaik mungkin. Allah SWT yang membalas kebaikan anda semuanya,” pungkasnya. (H1)


31/01/2021

Owner SHS Akui Sering Bantu Bu Risma Latih PPKS Berwirausaha Secara Swadaya


Bicaraindonesia.id - Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini melakukan gebrakan baru dengan memberikan pelatihan keterampilan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tinggal di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi. Pelatihan inipun digelar selama enam hari, mulai 26 - 31 Januari 2021.

Mereka dilatih keterampilan memasak oleh juru masak profesional dari Surabaya Hotel School (SHS). Keterampilan yang diberikan ini diharapkan dapat membantu kehidupan mereka agar lebih baik dan berdaya saing melalui wirausaha.

Direktur Surabaya Hotel School (SHS), yang juga Owner SHS, Bagus Supomo, langsung menyatakan kesiapannya saat diminta Mensos Risma untuk membantu memberikan pelatihan keterampilan memasak bagi PPKS di Bekasi.

"Saya dihubungi kira-kira itu seminggu yang lalu, bunda Risma ingin kasih pelatihan buat bantu orang-orang (PPKS) itu. Dan saya jawab siap, pelatihannya apa saja, kami siapkan menunya, resepnya dan sebagainya, termasuk peralatan yang diperlukan," kata Bagus saat dihubungi di Bekasi melalui sambungan telepon, Minggu (31/1/2021).

Tanpa berpikir panjang, Bagus langsung menyiapkan timnya beserta peralatan yang dibutuhkan untuk berangkat menuju Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi pada Minggu, (24/1/2021) petang. Bersama dengan 7 orang timnya SHS, Bagus tiba di Bekasi pada Senin (25/1/2021) pagi. "Dari Surabaya itu saya bawa total delapan orang termasuk dengan saya. Dari delapan orang itu, chef-nya ada dua orang," ungkap Bagus.

Menariknya, pelatihan yang diberikan Bagus bersama timnya dari SHS ini murni dilakukan secara swadaya, tanpa imbalan atau kontrak kerja. Bahkan, Bagus mengaku, sebelum Tri Rismaharini menjabat Wali Kota Surabaya, pihaknya sudah seringkali membantu memberikan pelatihan yang sama.

"Kami ini sejak bunda Risma belum jadi Wali Kota Surabaya, kami sudah membantu segala macam. Termasuk di Pahlawan Ekonomi itu kami tidak pernah bicara soal uang," ujar Bagus.

Bagi dia, apapun program pemerintah yang bertujuan untuk kebaikan masyarakat, pasti akan ia dukung. Termasuk pula pelatihan keterampilan memasak yang ditujukan kepada PPKS di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi yang digagas oleh Mensos Risma. "Program-program apa yang baik untuk masyarakat ya kita bantu. Termasuk yang di sini (Bekasi, red)," kata Bagus.

Namun begitu, ia menyesalkan ketika ada orang-orang yang berpikir negatif terhadap apa yang ia lakukan bersama timnya membantu Mensos Risma memberikan pelatihan bagi PPKS. Pasalnya, pelatihan secara swadaya yang diberikannya ini sebelumnya sudah kerap kali dilakukan.

"Iya di Flores - NTT (Nusa Tenggara Timur), terus saat ada tamu dari Lampung juga. Artinya bukan yang pertama, jadi sudah terbiasa. Kalau sekarang baru ada orang yang ribet (nyinyir, red) dikira kita ini cari-cari uang, ya diemin saja. Paling ya mereka kerjanya memang seperti itu (nyinyir)," pesan dia.

Bagus pun kembali menegaskan, bahwa apa yang dilakukan bersama timnya SHS ini murni secara swadaya untuk mendukung program kerja Mensos Risma dalam upaya pemberdayaan PPKS. "Kalau orang baik, niatannya baik, kerjanya baik, kenapa kita tidak dukung, kan begitu. Ya kita mendukung, memang itu kan manfaatnya buat banyak orang," tegas dia.

Apalagi, selama di Surabaya, Bagus mengakui sudah terbiasa membantu memberikan pelatihan kepada masyarakat secara swadaya tanpa dibayar. Ia hanya berharap, keterampilan yang diberikannya itu dapat membantu kehidupan masyarakat agar lebih baik ke depannya.

"Kalau kita di Surabaya sudah terbiasa saling bantu dan sebagainya. Tujuannya hanya membantu program-programnya bunda Risma, yang jelas itu saja. Memang itu program yang baik kok, bermanfaat untuk bangsa kita," imbuhnya.

Di tempat terpisah, pendamping PPKS yang juga Pekerja Sosial, Mimin Kartini mengaku, bahwa pelatihan yang diberikan ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan. Tak hanya wawasan terkait menu masakan, tapi juga teknik memasak hingga cara penyajian. Apalagi dalam pelatihan ini juga diajarkan berbagai macam masakan tradisional ala Surabaya.

"Sangat bermanfaat. Selain mendapatkan ilmu baru, (pelatihan, red) masakan yang diberikan untuk rumahan tapi penampilan penyajiannya ala restoran," kata Mimin Kartini saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Perempuan yang akrab disapa Neneng ini menilai, bahwa pelatihan ini juga dapat menjadi modal awal bagi PPKS yang ingin memulai usaha kuliner atau makanan dengan modal yang kecil.

"Sangat bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi PPKS untuk membuka usaha (kuliner, red) ke depannya. Praktik yang dicontohkan mungkin dari Surabaya, tapi bisa juga dimodifikasi menyesuaikan daerah dan pasar," terang dia. (A1)


30/01/2021

Sertifikasi Aset Milik Pemprov Jatim Ditargetkan Tuntas dalam 3 Tahun


Bicaraindonesia.id - Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menargetkan seluruh aset milik Pemprov Jatim akan bisa tersertifikasi dalam kurun waktu tiga tahun. Pihaknya menyatakan terus melakukan penyisiran terkait aset milik Pemprov Jatim.

Hal ini disampaikan Gubernur Khofifah melalui zoom meeting bersama OPD saat Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Provinsi Jawa Timur bersama KPK RI di Ruang Graha Wicaksana Praja, Lantai 8 Kantor Gubernur Jatim, Kamis (28/1/2021).

“Bersama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prov. Jatim, kami menyisir semua lini seluruh aset milik pemerintah, termasuk didalamnya kurun waktu penyelesaian sertifikasi,” kata Khofifah.

Koordinasi secara masif pun terus dilakukan jajarannya, terutama terhadap aset yang selama ini masih belum diserahkan kepada daerah. Saat ini, juga sudah teridentifikasi secara detail beberapa aset milik Pemprov Jatim dalam penguasaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), anak perusahaan BUMD, dan pihak ketiga.

Menurut dia, identifikasi juga sudah terkategorikan mulai hijau, merah dan kuning. Sehingga bisa terdata secara utuh. Bahkan penyisiran dilakukan secara berlapis.

“Dengan melakukan penyisiran akan terdata, sehingga seluruh aset milik Pemprov Jatim dan BUMD serta anak perusahaan BUMD bisa lebih sistemik dan terkoneksi dengan baik. Dampaknya bisa meningkatkan konduktifitas akan keberadaan aset,” ungkap dia.

Pada tahun ini, Khofifah menyebut, Pemprov Jatim juga mendapatkan aset dari Kemenkes RI dan telah disertifikasi, yaitu RS. Dr. Soetomo dan RSJ Menur. Sedangkan satu aset lainnya yaitu Jemundo masih dalam proses finalisasi sertifikasi.

“Bupati dan walikota juga diajak berseiring untuk memastikan aset yang semestinya tersertifikasi dan kepemilikan lebih permanen. Karena apabila belum tersertifikasi, aset tersebut bisa beralih fungsi dan kepemilikan serta berkurang jumlahnya,” terang dia. (H1)

11/01/2021

Dibantu Pidsus Kejari Surabaya, Aset Berupa Brandgang Akhirnya Kembali ke Pemkot

Bicaraindonesia.id - Berkat bantuan Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, aset brandgang berupa saluran di Jalan Basuki Rahmat No. 23 - 35 Surabaya, akhirnya resmi kembali menjadi milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Sebelumnya aset dengan luas sekitar 400 meter persegi dan panjang 200 meter ini, dimanfaatkan oleh pihak ketiga sejak tahun 1998.

Penyerahan aset tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Kejari Surabaya, Anton Delianto kepada Plt (Pelaksana Tugas) Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana di Kantor Kejari Surabaya, Jalan Raya Sukomanunggal Jaya No.1, Sukomanunggal, Surabaya, Senin (11/1/2021).

Dalam acara penyerahan itu, hadir pula perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional 2 (BPN) Surabaya, Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya, Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya, beberapa pejabat pemkot terkait, serta PT. Istana Mobil Surabaya Indah atau pengelola sebelumnya.

Plt Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana mengatakan, dari hasil penyelidikan yang dibantu Kejari Surabaya, brandgang berupa saluran yang berada di Jalan Basuki Rahmat akhirnya kembali ke Pemkot Surabaya. Sejak tahun 1998, aset tersebut dimanfaatkan oleh PT Istana Mobil Surabaya Indah.

"Dari hasil penyelidikan yang dibantu oleh Kejari Surabaya, Alhamdulillah pihak yang memiliki SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) selama ini, menyerahkan dengan sukarela kepada pemerintah lota," kata Whisnu saat ditemui usai acara penyerahan.

Meski demikian, Whisnu menyatakan masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terkait kepemilikan aset pemkot di kawasan tersebut. Saat ini pemkot dibantu Kejari Surabaya terus berupaya untuk menyelamatkan aset tersebut.

"Yang satu lagi itu di belakang MCD, masih dikuasai perusahaan, saat ini masih proses upaya pengembalian dari Kejari. Kita upayakan agar kembali lagi ke Pemkot Surabaya," ungkap dia.

Pihaknya menegaskan, bakal terus berupaya menyelamatkan aset-aset milik Pemkot Surabaya yang saat ini masih dikuasai pihak lain. Terutama, aset seperti fasilitas umum (fasum) maupun saluran yang berfungsi sebagai sistem drainase.

"Kita harapkan dengan proses seperti ini semua aset Pemkot Surabaya bisa kembali lagi agar kita bisa kelola lebih baik lagi. Apalagi aset di tengah kota itu sangat penting, karena itu juga bagian dari sistem drainase kita," papar dia.

Di tempat yang sama, Kepala Kejari Surabaya, Anton Delianto menyampaikan, aset brandgang berupa saluran air di Jalan Basuki Rahmat dengan luas sekitar 400 meter persegi, lebar 4,2 meter dan kedalaman 1,3 meter tersebut, hari ini diserahkan kembali ke Pemkot Surabaya. Sejak tahun 1998, aset ini dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau PT. Istana Mobil Surabaya Indah.

"Pada hari ini Senin (11/1/2021), kami dari Kejari Surabaya menyerahkan aset pemerintah kota yaitu berupa brandgang saluran air yang tadinya dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan adanya SHGB," kata Anton.

Dalam acara serah terima tersebut, pihak Kejari juga mengundang perwakilan dari PT. Istana Mobil Surabaya Indah, serta BPN 2 Surabaya. Setelah kembali menjadi milik Pemkot Surabaya, nantinya aset berupa brandgang ini akan ditindaklanjuti dengan pembuatan sertifikat.

"Makanya kami tadi juga undang dari perwakilan BPN 2 Surabaya. Proses penyerahan (brandgang) dilakukan secara sukarela," ungkap dia.

Anton menyatakan, akan terus berupaya menyelamatkan aset-aset milik Pemkot Surabaya yang saat ini masih dikuasai pihak ketiga. Salah satu di antaranya yang masih proses adalah aset berupa brandgang di Taman Apsari Surabaya.

"Di Taman Apsari masih proses pengembalian, berupa brandgang saluran dan masih dikuasai perusahaan lain," pungkasnya. (A1)


02/01/2021

Hindari Penyelewengan, Mensos Risma Siapkan Laporan Bagi Penerima Bansos


Bicaraindonesia.id - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan tengah menyiapkan mekanisme pelaporan yang lebih detail dari penerima bantuan sosial (bansos). Ini diharapkan dapat menghindari adanya pemotongan atau penyelewengan bantuan.

“Jadi bukan hanya kami memberikan bantuan tapi ada pelaporan juga untuk penerima bantuan. Sehingga kami harapkan tidak ada lagi yang berusaha memotong karena laporan-laporan itu akan masuk di kami di dalam proses setiap penerimaan bantuan kepada para penerima bantuan,” kata Risma saat memberikan keterangan pers, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/12/2020) lalu.

Menurut Risma, mekanisme tersebut, akan dimulai pada bulan Februari 2021. Sementara pemberian bantuan sendiri akan dilaksanakan mulai bulan Januari.

“Untuk sembako, nanti akan kita adakan. Karena Januari harus segera (dimulai), maka pada bulan Februari ada mekanisme yang akan kita perbarui yang lebih mudah namun kita lebih detail untuk melakukannya,” ujarnya.

Mensos mengungkapkan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar program bansos mulai disalurkan pada awal Januari 2021.

“Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa minggu pertama bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat bantuan. Karena itu akan membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun,” ujar dia.

Terkait dengan hal tersebut, Risma mengaku, bahwa Pemerintah tengah merampungkan data mengenai bansos dan saat ini sudah hampir final.

“Kenapa hampir? Karena kita akan mengembalikan (datanya) hari ini ke daerah dan itu harus kembali ke Pemerintah Pusat tanggal 1 Januari,” jelas Risma.

Mengenai target penerima bantuan tahun 2021, untuk BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) adalah 18,8 juta penerima manfaat, masing-masing sebesar Rp200 ribu per bulan yang akan diberikan mulai Januari sampai dengan Desember.

Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), targetnya adalah 10 juta penerima manfaat dan penyalurannya akan dilakukan oleh bank himbara (himpunan bank-bank pemerintah).

“Penggunaannya adalah untuk ibu hamil, kemudian anak usia dini, kemudian anak sekolah, kemudian penyandang disabilitas, dan kemudian lanjut usia. Ini akan diberikan mulai bulan Januari, selama tiap 3 bulan sekali. Tahap pertama Januari, tahap kedua bulan April, tahap ketiga bulan Juli, dan tahap keempat bulan Oktober,” terang Risma.

Sementara, Bantuan Sosial Tunai (BST) ditargetkan akan diterima oleh 10 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, termasuk dari Jabodetabek yang penyalurannya akan dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Indeks bantuan per bulannya adalah Rp300 ribu per penerima manfaat yang akan diberikan selama empat bulan dari Januari sampai April.

“PT. Pos akan menyalurkannya kurang lebih mulai tanggal 4 Januari. Kita berharap satu minggu itu bisa kelar di seluruh Indonesia tapi memang ada yang khusus seperti di Papua yang mungkin mekanismenya sangat berbeda,” kata Risma.

Mantan Wali Kota Surabaya ini menegaskan, pihaknya akan membuat edaran dan memantau penggunaan bansos tersebut.

“Kami akan pantau karena insyaallah bulan Februari kami sudah akan menyiapkan tools/alat untuk kami akan mengetahui uang itu dibelanjakan untuk apa saja,” tegasnya.

Karenanya, Risma juga mengingatkan masyarakat agar dana bansos tidak digunakan untuk pembelian rokok. Jika terjadi, maka pihaknya akan melakukan evaluasi untuk penerima bantuan.

“Instruksi Bapak Presiden adalah tidak ada penggunaan untuk pembelian rokok. Sekali lagi, jangan sampai bantuan ini untuk kesehatan namun kemudian ada masalah karena digunakan untuk (membeli) rokok,” pungkasnya. (Setkab / A1)


30/12/2020

Gubernur Khofifah Tunjuk BPSDM Jadi Leading Sector Jatim Coorporate University


BicaraIndonesia.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan - RB) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) melakukan MoU membentuk Jatim Coorporate University (CorpU). Sinergi ini dilakukan untuk mewujudkan Aparatur yang lebih profesional dan berkelas dunia.





"Untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan ASN, ada format yang sedang disinergikan antara Kemenpan - RB dan LAN dan itu adalah corporate University dan terima kasih Pak Menpan-RB dan Pak kepala LAN memberikan kesempatan untuk BPSDM Jawa Timur mengimplementasikan Corporate University," kata Gubernur Khofifah.





Prosesi MoU pembentukan Jatim Coorporate University dilakukan secara Virtual bersama Menpan RB Tjahjo Kumolo bersama Kepala LAN Dr. Adi Suryanto di kantor masing- masing, sementara Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (29/12/2020).





Khofifah menyampaikan, rasa bangga sekaligus terima kasih kepada Kemenpan RB dan LAN yang telah memberikan dukungan penuh terhadap upaya pengembangan kompetensi aparatur di Jatim.





"Penandatanganan Nota Kesepakatan ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus kepercayaan besar bagi Pemprov Jatim yang harus dibuktikan dengan penuh tanggung jawab dan keseriusan," ungkapnya.





Pembentukan Jatim Coorporate University, bagi Khofifah, sangat dibutuhkan karena bersifat integratif, partisipatif dan sustainable. Oleh karenanya, untuk lebih mengoptimalkan Jatim Coorporate University, Pemprov Jatim menunjuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim sebagai koordinator atau pusat pengembangan kompetensi ASN.





Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa sistem yang dikembangkan pada CorpU adalah belajar dimana saja sehingga lebih banyak formatnya magang atau on The Job Training. Sistemnya bisa melalui Streaming. Sehingga ASN dapat meningkatkan profesionalitas sesuai dengan kompetensi yang mereka inginkan, dan dari berbagai daerah.





"Sesuai dengan kompetensi masing-masing. Misalnya di bidang perencanaan berarti nanti lebih banyak di Bappeda kalau anggaran Berarti di BPKAD atau yang lainnya," jelas dia





Khofifah berharap, pembentukan Jatim Coorporate University dapat menyasar target, utamanya para ASN Pemprov Jatim dan Pemkab/Pemkot di seluruh Jawa Timur. Saat ini, jumlah ASN di Pemprov Jatim berjumlah 78.351 orang yang terdiri dari 46.746 PNS, 9.958 PTT-PK dan 21.467 GTT/PTT Dindik Non PNS. Sedangkan, jumlah ASN di kabupaten/kota sebanyak 293.384 orang.





"Dengan demikian, potensi lebih dari 371 ribu yang tidak mungkin jumlah sebesar itu, pengembangan kompetensinya dilakukan secara konvensional dan klasikal saja," terangnya. (A1)


27/10/2020

Jabar-Australia Selatan Sepakat Perpanjang Kerjasama Lima Tahunan


Bicaraindonesia.id - Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Australia Selatan sepakat memperpanjang kerjasama lima tahunan. Kerjasama ini dilakukan hingga tahun 2025 mendatang dengan mencakup berbagai bidang.





Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengatakan, kerja sama durasi lima tahun dengan pemerintah Australia Selatan sudah terjalin sejak 2015.





"Tadi kita menyepakati perpanjang kerja sama lima tahunan, kerja sama yang tahun 2015 berakhir di 2020 dan akan dilanjutkan untuk tahun 2020-2025," kata Kang Emil di Kota Bandung, Senin (26/10/20).





Adapun bidang kerja sama pada 2015-2020 adalah pertanian dan kesehatan. Berbeda dengan sebelumnya, di periode 2020-2025 kerja sama ditambah dengan bidang pendidikan.





"Jadi kita menyepakati perpanjangan kerja sama di bidang pertanian, kesehatan, dan sekarang yang baru adalah pendidikan," ungkap Kang Emil.





Lewat kerja sama bidang pendidikan ini, tiga perguruan tinggi terkemuka di Australia Selatan, yaitu Adelaide University, Flinders University, dan University of South Australia berkesempatan untuk hadir di Jabar.





"Salah satunya dengan UU Omnibus Law yang mengizinkan perguruan tinggi luar negeri bisa membuka cabang di Indonesia, jadi membuka kesempatan tiga perguruan tinggi terbaik di Australia Selatan dibuka di Jabar," katanya.





Pihaknya berharap, perpanjangan kerja sama lima tahunan dengan Australia Selatan ini mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Jabar.





Selain bicara kerja sama di sektor pertanian, kesehatan, dan pendidikan, Kang Emil juga mengundang investor Australia Selatan untuk menanamkan modal di Jabar.





"Saya juga menawarkan ekonomi Jabar yang kuat di sektor manufaktur, pertanian dan pariwisata supaya bisa berinteraksi dengan ekonomi Australia Selatan," ujar Kang Emil.





Provinsi Jabar sendiri masih menjadi destinasi menarik bagi para investor meski dalam situasi pandemi global COVID-19. Selama paruh pertama tahun 2020, Jabar menempati peringkat pertama realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan total Rp57,9 triliun.










Source: Humas Jabar
Editorial: A1


© Copyright 2021 Bicaraindonesia.id | All Right Reserved